Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Persoalkan Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto menyoroti sumbangan dana kampanye pasangan Jokowi - Ma'ruf.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Persoalkan Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNBATAM.id - Dana kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin dipersoalkan oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga. 

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto menyoroti sumbangan dana kampanye pasangan Jokowi - Ma'ruf  pada sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Bambang menilai, terdapat ketidaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dengan besaran dana kampanye yang disumbangkan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jokowi yang diumumkan KPU pada 12 April 2019, tercatat total harta kekayaan mencapai Rp 50 miliar dengan kas dan setara kas sebanyak Rp 6 miliar.

Kemudian, dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 25 April 2019 menunjukkan sumbangan pribadi Jokowi berbentuk uang mencapai Rp 19,5 miliar dan berupa barang sebesar Rp 25 juta.

Jelang Sidang Gugatan Sengketa Pilpres 2019, Amien Rais dan Prabowo Beda Pendapat, Soal Apa?

Minibus Ini Tabrak Trotoar, Ban Depan Copot Lalu Terguling

Prabowo Tidak Hadir di Sidang Perdana Gugatan Pilpres, Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Bilang Ini

Mahfud MD Jawab Soal Status Maruf Amin di Dua Bank Swasta, Sampai pada Poin Ini, Yusrl Izha Tertawa

"Menjadi janggal ketika kas dan setara kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah Rp 6 miliar, tertanggal 12 April 2019, mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp 19 miliar pada 25 April 2019. Dalam waktu 13 hari bertambah Rp 13 miliar," ujar Bambang saat membacakan permohonan sengketa.

Bambang juga menyoroti adanya sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18.197.500.000 dan perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19.724.404.138.

Dia mengutip hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 Januari 2019 yang menduga perkumpulan Golfer TRG dan perkumpulan Golfer TBIG adalah dua perusahaan milik Wahyu Sakti Trenggono, yakni PT Tower Bersama Infrastructure dan Teknologi Riset Global Investama.

Wahyu Sakti Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf.

Dalam analisis ICW, kata Bambang, patut diduga sumbangan dari dua perkumpulan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya dan penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2,5 miliar.

Selain itu, Bambang menyoroti tiga kelompok penyumbang dana kampanye Jokowi - Ma'ruf, yaitu Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng dan Pengusaha Muda Semarang.

Masing-masing menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp 5 miliar, Rp 15,7 miliar dan Rp 13 miliar.

Namun, dia mengatakan, ketiga kelompok tersebut memiliki alamat, NPWP dan nomor identitas pimpinan kelompok yang sama.

"Sudah sangat jelas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari lelompok sebesar Rp 25 miliar," kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Di Persidangan, Tim Hukum Prabowo-Sandi Nilai Janggal Jokowi Sumbang Rp 19,5 Miliar untuk Kampanye

Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved