Link Berita Dijadikan Alat Bukti oleh BPN Prabowo-Sandi, Kubu Jokowi-Maruf Enggan Tanggapi

"Kami tidak bisa menilai. Silakan saja. Kita lihat saja nanti bagaimana dalam persidangan. Kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilainya," kata Ali.

Link Berita Dijadikan Alat Bukti oleh BPN Prabowo-Sandi, Kubu Jokowi-Maruf Enggan Tanggapi
Warta Kota/henry lopulalan
Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. 

TRIBUNBATAM.id - Kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin, Luhut MP Pangaribuan enggan menanggapi permohonan sengketa Pilpres 2019 BPN Prabowo-Sandi yang mencantumkan link berita sebagai alat bukti dalam gugatan PHPU 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Pihaknya akan menanggapi hal tersebut dalam persidangan di MK.

"Itu nanti saja di dalam persidangan," kata Luhut di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Kamis (13/6/2019).

Ia pun melanjutkannya dengan kelakar.

"Kecuali kalau dibuka sidang di sini," kata Luhut lalu tertawa.

Sidang Gugatan Pilpres di MK Jadi Ajang Pertarungan Para Pengacara BPN dan TKN, Simak 8 Lawan 33

Jelang Sidang Sengketa Pilpres, 12 Ribu Polisi Sudah Bersiaga Penuh di Depan Mahkamah Konstitusi

Demi Prinsip Ini Prabowo dan Sandiaga Pilih Batal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019

Cara Nonton Sidang MK Sengketa Pilpres 2019 Jumat Pagi, Live Streaming Bisa dari HP

Sebelumnya, Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, Ali Nurdin, menanggapi terkait kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang mengajukan sejumlah link berita sebagai alat bukti ke Mahkamah Kostitusi.

Menurut Ali, alat bukti yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait PHPU sudah dibatasi.

"Kalau alat bukti kan sudah dibatasi, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pentunjuk hakim," kata Ali saat mendampingi komisioner KPU menyerqhkan jawaban dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019).

Ia mengaku tidak bisa menilai hal tersebut dan mempersilakan kuasa hukum lawannya mengajukannya.

Ali pun menyerahkan penilaian soal keabsahan alat bukti tersebut kepada para hakim Mahkamah Konstitusi.

"Kami tidak bisa menilai. Silakan saja. Kita lihat saja nanti bagaimana dalam persidangan. Kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilainya," kata Ali.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved