Setelah Dengar Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga, Yusril Izha Mahendra Jawab Santai Saja: Semua Asumsi

Sidang gugatan tersebut dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga dan TKN Jokowi - Ma'ruf.

Setelah Dengar Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga, Yusril Izha Mahendra Jawab Santai Saja: Semua Asumsi
(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Rakornas PBB di Ancol, Jakarta, Minggu (27/1/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pemeriksaan permohonan sedang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019).

Sidang gugatan tersebut dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga dan TKN Jokowi - Ma'ruf.

Ketua tim hukum Jokowi - Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan isi permohonan sengketa atau gugatan yang dibacakan pengacara Prabowo - Sandiaga dalam persidangan mudah dipatahkan.

Sebab argumen yang diberikan hanya sebatas asumsi saja.

"Semuanya dapat dipatahkan karena semuanya itu hanya asumsi-asumi, tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini," ujar Yusril usai persidangan diskors di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6/2019).

Dalam Sidang Gugatan Pilpres, BPN Sebut Suara Jokowi-Maruf Hilang 22 Juta, Kok Bisa? Ini Penjelasan

Kendatipun Sudah Diingatkan Prabowo, Pendukung Prabowo-Sandiaga Tetap Datang ke Gedung MK, Mengapa?

Warga Resah akan Aksi Begal di Kota Batam, Ini Komentar Kanitreskrim Polsek Nongsa

Kawasan Tiban Princess Kota Batam akan Ditertibkan Pekan Depan, Tujuannya untuk Jalan Tiban - Jodoh

 

Contohnya ketika pengacara Prabowo - Sandiaga menyebut ada indikasi pelanggaran dari kebijakan kenaikan gaji PNS.

Menurut Yusril, harus dibuktikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perolehan suara untuk Jokowi - Ma'ruf dari kalangan PNS.

Selain itu, pengacara 02 juga harus jelas menyebut lokasi pelanggaran tersebut.

Contoh lainnya ketika mereka menyebut Capres nomor urut 01 Joko Widodo melanggar UU Pemilu dengan menyuruh pemilihnya pakai baju putih ke TPS.

"Misal Pak Jokowi mengatakan 'ayo datang pakai baju putih' lalu dikatakan ini adalah suatu kecurangan. Apa hubungannya? Orang pakai baju putih atau hitam itu terus pas di kotak suara (pilih siapa) bagaimana cara membuktikannya?" ujar Yusril.

"Jadi semua masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," tambah dia.

Yusril mengatakan tuduhan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan secara konkret.

Artinya, pengacara 02 harus menunjukkan di mana kecurangan terjadi, siapa pelakunya, dan berapa banyak potensi suaranya.

Tanpa itu semua, tuduhannya tidak kuat dan tidak memiliki nilai pembuktian. 

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Yusril Ihza Mahendra Yakin Bisa Patahkan Gugatan Kuasa Hukum 02: Ini Masih Merupakan Asumsi

Editor: Thom Limahekin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved