Status Ketua dan Anggota Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Dipertanyakan, Soal Apa Itu?

Menurutnya sangat aneh bila sekarang kubu Prabowo - Sandiaga menyebut ada penggelembungan atau penggerusan suara.

Status Ketua dan Anggota Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Dipertanyakan, Soal Apa Itu?
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum 

TRIBUNBATAM.id - Tudingan terkait penggelembungan jumlah suara yang dilayangkan oleh kubu BPN Prabowo - Sandiaga saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019) langsung dibantah oleh kubu TKN Jokowi - Ma'ruf.

Juru Bicara TKN Jokowi - Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai tudingan ketua tim hukum BPN Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto bahwa ada penggerusan dan penggelembungan suara Pilpres 2019 di 25 Provinsi.

Ace mempertanyakan sumber data tudingan tersebut,.

"Angka itu berasal dari mana?" kata Ace, Jumat, (14/6/2019).

Menurutnya sangat aneh bila sekarang kubu Prabowo - Sandiaga menyebut ada penggelembungan atau penggerusan suara.

Pasalnya dalam setiap rekapitulasi berjenjang yang dilakukan saksi dari kubu Prabowo - Sandiaga hadir.

" Bukankah dalam setiap rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPPS di seluruh TPS, PPK di dalam rapat pleno tingkat kecamatan, rekapitulasi suara di setiap kabupaten/kota, rekapitulasi suara di tingkat provinsi hingga ke rapat pleno di tingkat nasional (KPU RI), saksi 02 juga hadir dan turut menyaksikan," katanya.

Terkait Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Berunjuk Rasa di Gedung MK, Moeldoko: Jangan Macam-macam

Ketua MK Anwar Usman Sebut Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga Tidak Lampirkan Bukti Fisik, Jawaban BPN?

Pak Polisi, Kasus Begal Muncul Lagi di Kota Batam, Kasus Pertama Belum Terungkap Loh

Karyawan Bongkar Sendiri Bangunan Pujasera Golden Land Batam, Ada Apa?

Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

 

Tudingan tersebut kata Ace sangatlah mengad-ngada. Hasil rekapitulasi KPU bahwa selisih suara Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga sebesar 16,9 juta suara, benar adanya.

"Kami optimis dapat mematahkan tuduhan penggerusan dan penggelembungan yang mereka tuduhkan. Kami memiliki form C1 sebagai bukti yang otentik untuk mematahkan bukti mereka," pungkasnya.

BW Dilaporkan

Halaman
1234
Editor: Thom Limahekin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved