Breaking News:

Pakar Hukum Tata Negara Ini Nilai Sikap Hakim Konstitusi Rugikan KPU dan TKN, Mengapa?

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti misalnya menilai sikap haklim konstitusi tersebut akan merugikan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Warta Kota/henry lopulalan
Aparat keamanan menjaga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNBATAM.id - Sikap hakim konstitusi memperbolehkan tim hukum Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga menggunakan perbaikan permohonan dalam persidangan sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019) mulai dikritisi.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti misalnya menilai sikap haklim konstitusi tersebut akan merugikan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tim Kampanye Nasional (TKN).

Padahal, dalam hukum acara yang diatur Peratutan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak mengenal perbaikan permohonan.

"Kurang adil sebenarnya ya penambahan yang berlebihan itu kemudian diakomodasi sehingga merugikan pihak lainnya (KPU dan TKN)," ujar Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (15/6/2019).

Klaim Kemenangan BPN Prabowo-Sandiaga 52 Persen, KPU: Atas Dasar Apa, Tidak Berdasar.

Sikap Hakim MK Buat TKN Khawatir, Ini Kata Anggota Tim Kuasa Hukum TKN

Gelandang Timnas U-23 Indonesia Ini Dilirik Tiga Klub Eropa, Siapakah Dia?

Jelang Laga Kontra Persib Bandung, Pelatih Tira Persikabo, Rahmad Darmawan: Tim Kami Siap Tempur

Keputusan hakim MK yang menerima perbaikan permohonan tim Prabowo - Sandiaga, tuturnya, dirasa berat bagi KPU dan TKN.

Sebab, apa yang telah disiapkan pihak termohon dan terkait melawan dalil pemohon sudah disiapkan berdasarkan permohonan pertama yang diajukan tim Prabowo - Sandiaga.

Bivitri menuturkan, terdapat perbedaan antara permohonan yang diserahkan pertama kali dan yang diperbaiki oleh tim Prabowo - Sandiaga.

Perbedaan tersebut terlihat dari ketebalan dan alat bukti yang semakin banyak.

"Tentu dirasa berat bagi KPU dan TKN karena artinya hal-hal yang mereka siapkan jadi harus disiapkan ulang. Beda sekali ya permohonan yang diperbaiki dan yang sebelumnya," ungkapnya kemudian.

Pada sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019, Hakim I Dewa Gede Palguna beralasan, hakim mengakomodasi perbaikan permohonan itu karena menganggap ada kekosongan hukum.

Palguna menggunakan acuan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang tersebut.

"Hukum acara yang berlaku di MK tidak bisa bergantung pada PMK sendiri. Pasal 86 disebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan. Dalam penjelasannya, pasal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum acara," kata Palguna. 

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pakar Hukum Nilai Sikap Hakim MK akan Rugikan KPU dan TKN

Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved