BP Batam Akan Inventarisasi Kesulitan yang Timbul dari Perka Nomor 10 Tahun 2019

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan tujuan BP Batam menerbitkan Perka Nomor 10 tahun 2019 untuk menyederhakan dan memudahkan para pengusaha.

BP Batam Akan Inventarisasi Kesulitan yang Timbul dari Perka Nomor 10 Tahun 2019
TRIBUNBATAM.ID/DEWI HARYATI
Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam menjalin kerjasama dengan dClinic International. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama, Kamis (23/5/2019) di Gedung Baru RSBP Batam. 
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan tujuan BP Batam menerbitkan Perka Nomor 10 tahun 2019 untuk menyederhakan dan memudahkan para pengusaha.
 
Namun apabila ada kesulitan yang timbul, maka pihaknya akan mencoba menginventarisasi kembali.
 
"Kita coba inventarisir untuk disampaikan kepada pimpinan untuk dicarikan follow-upnya," ujar Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Budi Santoso kepada tribunbatam.id, Senin (17/6/2019).
 
Dia mengatakan, pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan terutama di sektor perizinan yang masih terdapat berbagai kendala.
 
Kendala utama yang selalu dikeluhkan oleh pelaku usaha adalah terlalu banyaknya perizinan serta persyaratan yang berlebihan sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk memperoleh perizinan. 
"Satu usaha BP Batam dan Pemko untuk peningkatan pelayanan adalah dengan mengintegrasikan seluruh perizinan yang ada di Batam dengan izin Nasional yaitu OSS (Online Single Submission) sehingga ke depan akan dibangun sistem online IBOSS (Investment Batam Online Single Submission)," papar Budi.
 
Dia melanjutkan sistem online IBOSS ini bertujuan untuk mengintegrasikan izin BP Batam, Pemko Batam dan OSS pusat.
 
Upaya perbaikan perizinan tersebut juga termasuk perizinan pemasukan dan pengeluaran barang yang sebelumnya menggunakan Sistem Online SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang) yang akan menyatu dengan Sistem IBOSS. 
 
Penyatuan tersebut, kata dia, memerlukan perbaikan busines proses dan penyederhanaan perizinan melalui revisi berbagai macam peraturan.
 
Salah satunya adalah peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 tahun 2019 tengang pemasukan dan pengeluaran barang  di kawasan Bebas di mana perbaikan Perka tersebut adalah dengan menyederhanakan perizinan Perka yang lama.
 
"Mengatur pemasukan dan pengeluaran sementara dari luar negeri (Luar Daerah Pabean) dan memerlukan Master List dari BP Batam, maka saat ini tidak memerlukan Masterlist lagi dari BP Batam," katanya.
 
Dia menambahkan upaya penyederhanaan Perka BP Nomor 10 tahun 2019 yaitu penyederhanaan perizinan dan mengurangi persyaratan-persyaratan yang dianggap tidak perlu.
 
Perbaikan definisi barang konsumsi dengan melakukan rasionalisasi barang konsumsi agar fasilitas fiskal barang konsumsi benar benar dinikmati oleh masyarakat. (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved