Breaking News:

Fokus Dampingi Korban TKI di Batam, Pastor Ini Pertanyakan Komitmen Pemprov NTT Atasi Masalah TKI

Kasubdit IV Ditkrimum Polda Kepri mengamankan 21 TKI asal NTT di Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri, pada Sabtu (15/6/2019).

Editor: Thom Limahekin
TRIBUNBATAM.id/Leo Halawa
Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus diwawancarai di Mapolda Kepri 17 Juli 2018, dalam rangka mempertanyakan kelanjutan bos PT Tugas Mulia J Rusna yang berstatus narapidana mempekerjakan anak di bawah umur, MS (16) asal NTT. 

TRIBUNBATAM.id,  BATAM - Kasus pengiriman TKI ilegal dari Nusa Tenggara Timur (NTT)  ke Batam kembali terjadi.

Kasubdit IV Ditkrimum Polda Kepri mengamankan 21 TKI asal NTT di Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri, pada Sabtu (15/6/2019). 

Pada kasus terakhir, polisi menangkap Mursalin alias Salim sebagai perekrut dan penampung TKI.

Terkait persoalan sosial tersebut,  pihak aparat penegak hukum termasuk pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan.

Sorotan itu datang dari Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus. 

Paschalis merupakan Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri.

KKP-PMP merupakan sebuah organisasi di Kepri yang berdomisili di Batam yang fokus menangani kaum hawa korban kekerasan, perdagangan manusia,  dan TKI ilegal.

Kadisbudpar Ingin Kembangkan Wisata Edukasi di Batam, Begini Konsepnya

Penyebab Bocah Tewas Terseret Arus di Batam Terungkap, Ingin Bantu Kawannya yang Nyaris Tenggelam

Yusril Ihza Mahendra Minta MK Tolak Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga, Ini Argumennya pada Sidang ke-2

Bocah Terseret Arus Drainase di Batam, Ibunya Ikut Cari Sambil Menangis

"Saya juga pernah menanyakan di sana. Pihak pemerintah mengatakan akan konsen mencegah pengiriman TKI ilegal dari NTT. Tapi buktinya lolos juga 21 orang itu bukan jumlah sedikit. Itu banyak. Kenapa tidak bisa dicegah?" kata pria yang akrab disapa Romo Paschal itu,  Selasa (18/6/2019). 

Romo Paschal yang juga berasal dari NTT itu mengatakan tidak alasan pemerintah maupun penegak hukum di sana mengatakan sulit melakukan pengawasan.

Dia mengatakan, seharusnya stakeholder di sana meningkatkan intelijen soal penanganan TKI ilegal.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved