ANAMBAS TERKINI

Ketua Bawaslu Anambas Sebut Tak Ingin Buru-buru Tanggapi Tuntutan AMPD

Ketua Badan Pengaws Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi Susanto tidak ingin terburu-buru dalam menanggapi aksi lanjutan yang bakal dila

Ketua Bawaslu Anambas Sebut Tak Ingin Buru-buru Tanggapi Tuntutan AMPD
TRIBUNBATAM.id/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi Susanto saat memberikan pemaparan tentang pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum. Tribun/Septyan Mulia Rohman. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Ketua Badan Pengaws Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi Susanto tidak ingin terburu-buru dalam menanggapi aksi lanjutan yang bakal dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dihubungi melalui sambungan seluler, Yopi yang berada di Jakarta sudah mengetahui adanya aksi lanjutan yang bakal dilakukan oleh massa AMPD itu.

"‎Informasi mengenai (aksi lanjutan) itu, kami sudah mengetahuinya. Namun, belum ada informasi pasti yang kami dapatkan," ujarnya Selasa (18/6/2019).

Silaturahmi Kantibmas di Tanjungpinang dengan Kapolda, Ketua LAM Kepri Pesankan Ini

Silaturahmi Kamtibmas di Tanjungpinang, Kapolda Kepri : Terimakasih Sudah Menjaga Kepri

Polisi Amankan Warga Garut yang Deklarasikan Sensen Komara Sebagai Rasul dan Negara Islam Indonesia

 

Yopi pun menjawab diplomatis ketika disinggung mengenai salahsatu tuntutan dari AMPD yang meminta agar komisioner Bawaslu untuk secara sukarela mundur dari jabatannya karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dugaan pelanggaran Pemilu.

Pihaknya baru akan memberikan komentar setelah mendapat tuntutan resmi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas. "Mungkin begini, setelah mereka mengeluarkan tuntutan resmi dari mereka. Mungkin kami akan bisa berkomentar. Kalau sekarang kan hanya dari keterangan saja," ungkapnya. Dalam aksi yang dilakukan AMPD di depan kantor Bawaslu Anambas pada 4 Mei 2019 kemarin, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Yopi Susanto pun angkat bicara mengenai tuntutan yang disampaikan massa itu.

Menurutnya, merupakan hal yang lumrah apabila yang dilakukan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pihaknya pun mempersilahkan kepada masyarakat untuk melaporkan terhadap apa yang dikerjakan oleh Bawaslu ke DKPP.

"‎Kita semua memiliki peran masing-masing. Bawaslu telah melakukan peran kami. Dalam pelaksanaannya, bila merasa apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan harapan, itu lumrah. Jika memang merasa kinerja kami tidak layak, tentu ini ada proses hukum yang perlu kami lakukan. Kita ada lembaga yang menentukan, dalam hal ini DKPP. Silahkan bapak ibu laporkan terhadap apa yang kami kerjakan," ungkapnya.

Fitra Hadi Koordinator Bidang advokasi dan fakta AMPD Kabupaten Kepulauan Anambas ‎mengatakan, aksi yang dilakukan sebagai bahan agar kedepan peran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anmbas dapat berperan sebagaiman mestinya. Dugaan praktek politik uang yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pilpres pada 9 April 2019 kemarin, sangat disayangkan tidak dianggap serius oleh Bawaslu dengan alasan tidak memenuhi unsur formil maupun materil.

"Bahkan ada yang kami duga melakukan mal administrasi. ‎Harapan kami momen pesta demokrsi berikutnya di Anambas agar bersih dari politik uang," ujarnya.

(tribunbatam.id/septyanmuliarohman)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Aminnudin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved