BINTAN TERKINI

Polres Bintan Limpahkan Kasus Hilangnya Dokumen C-1 Plano Pemilu ke Kejari Bintan

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur (Bintim) Kabupaten Bintan, M Ridwan yang menjadi tersangka atas hilangnya dokumen C-1 Plano TPS 1

Polres Bintan Limpahkan Kasus Hilangnya Dokumen C-1 Plano Pemilu ke Kejari Bintan
TRIBUN Batam/Alfandi
Penyerahan kasus dokumen plano PPK Bintan Timur 

Laporan Wartawan Tribun Bintan, Alfandi simamora

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur (Bintim) Kabupaten Bintan, M Ridwan yang menjadi tersangka atas hilangnya dokumen C-1 Plano TPS 12 Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur pada Pemilu serentak, Rabu (17/4) lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bintan.

Hal ini di ungkapkan oleh Kasatreskrim Polres Bintan AKP Yuda, Selasa(18/6/2019).

"Kasus Ketua PPK Bintan Timur dan barang bukti sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negri Bintan, Senin (17/6) kemarin,"ungkap Yuda.

Yuda juga menyebutkan, adapun perkara yang menimpa Ketua PPK Bintan Timur ini adalah tindak pidana pemilu.

"Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 505 undang-undang Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,"ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata menuturkan, dengan menjadi tersangkanya M Ridwan merupakan
laporan yang disampaikan Caleg Partai Golkar Dapil Bintan 3, H Amran yang diproses secara komperhensif mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat Ketua PPK Bintim menjadi tersangka.

Penyebab Bocah Tewas Terseret Arus di Batam Terungkap, Ingin Bantu Kawannya yang Nyaris Tenggelam

Dinkes Bintan Bentuk Tim Jitu Untuk Basmi Sarang Nyamuk penyebab DBD

Persib Bandung vs Tira-Persikabo, Kiper Angga Sudah Latihan untuk Hadapi 2 Pemain Persib Ini

Berkas perkara yang sudah masuk ke penyidik di kepolisian itu akan diproses sampai ketahap persidangan di pengadilan.

"Kita dari Bawaslu akan terus mendampingi hingga ketahap pengadilan,"ujarnya.

Dalam kasus hilangnya dokumen C-1 Plano TPS 12 Sei Lekop pada Pemilu serentak kemarin, memang dinilai
ketua PPK Bintan Timur lalai dalam menjalankan tugas.

Bawaslu Bintan sebelumnya juga sudah memeriksa 18 orang saksi terkait kasus tersebut.

Ridwan diduga melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan terancam dipidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta.Sebab hilangnya di PPK, maka PPK yang bertanggung jawab.

"Intinya PKPU jelas bahwasannya PPK berkewajiban menyimpan kotak suara di tempat yang aman dan harus bertanggungjawab,"ucap Komisioner Bawaslu Bintan Dumoranto. (als)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Aminnudin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved