Sidang ke-2 Gugatan Sengketa Pilpres, Kuasa Hukum KPU: Link Berita Tidak Sah sebagai Alat Bukti

Sidang ke dua gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK sedang berlangsung, Selasa (18/6/2019) siang.

Sidang ke-2 Gugatan Sengketa Pilpres, Kuasa Hukum KPU: Link Berita Tidak Sah sebagai Alat Bukti
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). 

TRIBUNBATAM.id - Sidang ke dua gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK sedang berlangsung, Selasa (18/6/2019) siang.

Dalam sidang tersebut, pengacara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan bukti berupa link berita yang digunakan tim hukum pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga tidak sah sebagai alat bukti.

Ali mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilpres.

"Dalil bahwa link berita sebagai alat bukti tidak berdasar. Sesuai Peraturan MK, alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, alat bukti lain, dan petunjuk," ujar Ali dalam sidang lanjutan sengketa pilpres, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Menhan dan Wiranto Tolak Permohonan Kivlan Zein yang Satu Ini, Wiranto: Saya Sudah Maafkan, Tapi,

Ini Tekad Ustaz Haikal Hassan Kalau BPN Prabowo - Sandiaga Menang di MK, Mulia Sekali Tekadnya

Breaking News: Hanyut Masuk Parit Kemarin Siang, Anak Umur 5 Tahun Ini Ditemukan Subuh Tadi

Ini Identitas Bocah Yang Tewas Terseret Arus Drenase di Gelael Batam

Ali mengatakan hal itu mengacu pada Pasal 36 PMK Nomor 4 Tahun 2018. Sementara itu dalam Pasal 37, diatur lebih lanjut mengenai alat bukti surat atau tulisan.

Alat bukti surat atau tulisan yang dimaksud meliputi keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, keputusan KPU tentang penetapan Paslon, berita acara hasil rekapitulasi suara di tiap tingkatan, dan salinan putusan pengadilan.

"Bukti link berita bukan bukti surat atau tulisan. Oleh karena itu alat bukti pemohon tidak memenuhi syarat," kata Ali. 

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pengacara KPU: Dalil bahwa Link Berita sebagai Alat Bukti Tidak Berdasar

Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved