Tim Prabowo-Sandi Kecewa Jawaban KPU Soal Jabatan Maruf Amin di 2 Bank, Berlindung di Balik UU BUMN

Selasa, 18 Juni 2019 15:41

Tim Prabowo-Sandi Kecewa Jawaban KPU Soal Jabatan Maruf Amin di 2 Bank, Berlindung di Balik UU BUMN

KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL/KRISTIAN ERDIANTO

Yusril Ihza Mahendra vs Bambang Widjojanto sidang sengketa Pilpres 2019 di MK

TRIBUNBATAM.id - Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto bereaksi atas jawaban KPU di sidang kedua MK sengketa Pilpres 2019.

Sidang kedua sengketa Pilpres 2019 berlangsung Selasa (18/6/2019).

Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto mengaku kecewa atas jawaban KPU RI yang menurutnya gagal membangun argumentasi jawaban atas permohonan pihak Prabowo-Sandi, mengapa?

Berikut kami sajikan rangkuman sidang kedua sengketa Pilpres 2019 yang dilaksanakan pada Selasa (18/6/2019) hari ini, telah memperlihatkan beberapa hal menarik.

Sidang kedua sengketa Pilpres 2019 ini dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

• Hasil Sidang MK, KPU Sebut Jabatan Maruf Amin di 2 Bank Tak Melanggar, Begini Respon BPN Prabowo

Dalam sidang kedua sengketa Pilpres 2019 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatannya cenderung mengada-ada.

Kubu 02 juga dinilai telah menggiring opini publik bahwa seakan-akan MK tidak adil dalam menangani sengketa Pilpres 2019.

"Dalil pemohon tersebut terkesan mengada-ada dan cenderung menggiring opini publik bahwa seakan-akan Mahkamah Konstitusi akan bertindak tidak adil atau seperti menyimpan bom waktu seakan-akan apabila nantinya permohonan pemohon ditolak oleh MK, maka MK telah bersikap tidak adil," kata Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Dugaan KPU ini berdasarkan dari berkas permohonan kubu 02 yang berulang kali menuntut MK jangan bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator, tetapi harus bertindak sebagai pengawal konstitusi.

Berikut rangkuman sidang kedua sengketa Pilpres 2019:

1. MK Tolak 16 Permohonan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (kanan) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Ketua Majelis MK, Anwar Usman menolak 16 permohonan sebagai pihak lain atau pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

"Sebagaimana yang disampaikan kemarin, permohonan semacam itu tidak dapat diterima," ujar Anwar saat membuka sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Menurut Anwar, terdapat 15 permohonan sebagai pihak terkait yang diajukan saat sidang pendahuluan pada Jumat (14/6/2019) pekan lalu.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4