Yusril Ihza Mahendra Minta MK Tolak Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga, Ini Argumennya pada Sidang ke-2

Sidang ke dua gugatan sengketa Pilpres 2019 tiba pada giliran tim hukum pasangan Jokowi - Ma'ruf memaparkan argumen mereka.

Yusril Ihza Mahendra Minta MK Tolak Permohonan BPN Prabowo-Sandiaga, Ini Argumennya pada Sidang ke-2
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir dalam sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Sidang ke dua gugatan sengketa Pilpres 2019 tiba pada giliran tim hukum pasangan Jokowi - Ma'ruf memaparkan argumen mereka.

Dalam pemaparannya, tim kuasa Jokowi - Ma'ruf menegaskan bahwa gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo - Sandiaga seharusnya tak diterima Mahkamah Konstitusi.

Ketua tim hukum 01 Yusril Ihza Mahendra mengatakan, isi gugatan Prabowo - Sandiaga tidak menyinggung tentang hal yang menjadi kewenangan MK.

Mereka membacakan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Kemudian Pasal 475 ayat 22 UU Pemilu yang isinya permohonan keberatan terhadap hasil Pilpres hanya pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Paslon.

Oleh karena itu, seharusnya pokok permohonan dalam gugatan Prabowo - Sandiaga berisi tentang kesalahan hasil hitung yang ditetapkan pemohon.

Bocah Terseret Arus Drainase di Batam, Ibunya Ikut Cari Sambil Menangis

Sidang ke-2 Gugatan Sengketa Pilpres, Ketua KPU: Kami Fokus Tanggapi Empat Hal Ini, Apa Saja?

Gaji ke-13 Untuk Seluruh PNS Akan Cair 1 Juli Nanti, Intip Besaran Gaji PNS Setiap Golongan di Sini

Sidang ke-2 Gugatan Sengketa Pilpres, Kuasa Hukum KPU: Link Berita Tidak Sah sebagai Alat Bukti

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan," ujar Yusril dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Yusril mengatakan, tim hukum 02 hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Di sisi lain, kata dia, Pasal 286 UU Pemilu menyebut bahwa pelanggaran terkait TSM dapat dikenai sanksi administratif oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran hukum TSM seperti isi gugatan 02 seharusnya bukan diselesaikan di MK.

Yusril mengatakan, Pasal 51 Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 mengatur bahwa permohonan tidak dapat diterima jika tidak beralasan menurut hukum.

"Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Yusril.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Sebut Gugatan Prabowo-Sandi Seharusnya Tak Diterima MK, Ini Argumen Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf

Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved