Komisioner Bawaslu Anambas Diminta Mundur Oleh AMPD, Begini Tanggapan Ketua Bawaslu

‎Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Asril Masbah meminta tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) K

Komisioner Bawaslu Anambas Diminta Mundur Oleh AMPD, Begini Tanggapan Ketua Bawaslu
TRIBUNBATAM.id/tyan
Massa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas saat bergerak menuju kantor Bawaslu di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan. Ketua AMPD Kabupaten Kepulauan Anambas menyarankan agar komisoner Bawaslu Anambas untuk mengundurkan diri secara sukarela. 
TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Asril Masbah meminta tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengundurkan diri secara sukarela.
‎Langkah yang ditawarkan ini, menurutnya merupakan cara yang terhormat yang bisa dilakukan oleh komisioner yang dinilai massa AMPD gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemilu serentak kemarin. 
"Saran yang lebih baik mungkin seperti itu. Dari lubuk hati yang paling dalam untuk mundur dari jabatannya secara sukarela. Karena dukungan dari gerakan ini kecenderungannya semakin menguat," ujarnya saat ditemui di kedai kopi Ester di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Rabu (19/6/2019).
Ia menilai, komisioner yang menempati posisi di Bawaslu tidak hanya dianggap sudah melewati tahapan serta prosedur yang diperlukan dalam mengawasi jalannya pemilu yang berkualitas di Anambas. 
Asril juga menilai komisioner yang telah dilantik itu merupakan pejabat publik yang bersentuhan dengan publik.
Publik menurutnya, menginginkan adanya 'produk' yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai bukti keseriusan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam mengungkap dugaan pelanggaran Pemilu. 
"Keresahan hati publik yang membuat aksi pada tanggal 4 Mei 2019 kemarin terjadi. Dan akan dipastikan akan terus berulang serta berkelanjutan. Belum lagi data yangf dihimpun dari Bawaslu Provinsi Kepri kalau Anambas masuk ke dalam salahsatu daerah yang zona merah politik uang," ungkapnya.
Seperti diketahui, terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan massa AMPD saat melakukan aksi di depan kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada 4 Mei 2019 kemarin.
Selain mendesak kepada seluruh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu Anambas dalam tempo 45 hari kerja untuk dengan sukarela mengundurkan diri terhitung sejak aksi dilakukan, pihaknya juga mendesak kepada Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Republik Indonesia untuk menonaktifkan seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen ulang demi keberlangsungan proses demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan masyarakat. 
"Gerakan lanjutan yang kami lakukan masih bersifat persuasif. Dikhawatirkan, dengan kekecewaan masyarakat yang sudah tidak terbendung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.
‎Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Yopi Susanto yang dikonfirmasi tidak ingin terburu-buru dalam menyikapi tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan AMPD. Pihaknya baru bisa memberikan komentar apabila sudah mendapat tuntutan resmi yang disampaikan oleh AMPD Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Mungkin kalau kami sudah menerima keterangan tertulisnya, kami akan memberikan komentar. Untuk saat ini kan baru keterangan secara lisan saja," ungkapnya.
Direncanakan aksi lanjutan ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas akan dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Mei 2019.
Sedikitnya 500 orang massa dari 7 kecamatan diklaim bakal ikut serta ‎dalam aksi tersebut.
Surat dari AMPD ke Bawaslu Provinsi Kepri yang berhubungan dengan aksi lanjutan ini pun, diketahui sudah disampaikan melalui perwakilan AMPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang.
Begitu pula dengan izin keramaian di Polres Anambas yang rencananya akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan.(tribunbatam.id/septyanmuliarohman)
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved