BP Batam akan Keluarkan Aturan, Lahan Warga 200 Meter Persegi Jadi Nol UWT, Tapi Statusnya Tetap HGB

Selain kampung tua, pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) bagi lahan seluas di bawah 200 M2 juga menjadi konsen Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan

BP Batam akan Keluarkan Aturan, Lahan Warga 200 Meter Persegi Jadi Nol UWT, Tapi Statusnya Tetap HGB
TRIBUNBATAM.id/ROMA
Kepala BP Batam, Edy Irawadi bersama sanak keluarganya menghadiri undangan open house di kediaman Wali Kota Batam, Rabu 5 Juni 2019 

"Hak milik yang sudah pernah diberikan sebelumnya, ada persyaratan dari BP, kalau dijual diturunkan lagi jadi HGB. Tapi UWT tetap nol maksimum untuk lahan 200 M2," kata Sofyan.

Dia mengatakan, jika ingin menata pembangunan Batam supaya bagus di masa yang akan datang, maka struktur kepemilikan HGB perlu diatur lebih baik.

Sofyan mencontohkan Singapura. Di negeri Singa itu, semua tanahnya berstatus HGB.

"Kecuali tanah-tanah yang rumahnya bersejarah," ujarnya.

Sofyan juga ingin penataan Kota Batam di masa akan datang, lebih baik, sekitar 20 - 30 tahun lagi, bahkan, mungkin bisa lebih baik dari Singapura.

Itu makanya, kendatipun lahan perumahan maksimum 200 M2 dibebaskan UWT-nya, status lahannya tak dijadikan hak milik tetapi tetap HGB.

"Kenapa tak hak milik? Hak milik akan sangat merepotkan di waktu misalnya, ada penataan ulang," kata Sofyan. (tribunbatam.id/Dewi Haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved