BATAM TERKINI

Komisi I Cecar Dinas Lingkungn Hidup Terkait Limbah Plastik, Hasil Laboratorium Sudah Keluar

Adanya laporan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media terkait penemuan 65 kontainer plastik diduga tercemar Limbah B3.

Komisi I Cecar Dinas Lingkungn Hidup Terkait Limbah Plastik, Hasil Laboratorium Sudah Keluar
TRIBUNBATAM.id/Dewi Haryati
Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan wakilnya Amsakar mengecek kontainer di Batu Ampar menyusul ada pesan berantai yang menyebut ada kontainer bermuatan limbah, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Adanya laporan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media terkait penemuan 65 kontainer plastik diduga tercemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Komisi I DPRD Kota Batam akhirnya memanggil beberapa Dinas terkait.

Diantaranya, Bea Cukai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Saya ingin meminta informasi masukannya dari Dinas Lingkungan Hidup, saya persilakan waktu dan tempatnya," ujar Budi, Senin (24/6/2019).

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Batam, IP mengatakan menidaklanjuti limbah plastik tersebut, yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah cukup banyak. Baik pidana ataupun pemberian sanksi secara langsung.

"Berbicara soal impor sampah plastik ini sudah menjadi perbincangan antar kementarian. Menko Bidang Maritim, Perdagangan, dan lain sebagainya. Tanggal 13 Juni kita dibantu Bea Cukai. Kita bekerja secara profesional semua data-data kita korek secara baik. Yang menjadi latar belakang 53 perusahaan limbah plastik ada sekitar 20 an yang memiliki bahan baku plastik. Bagi kami tak masalah yang menggunakan biji plastik tapi yang menjadi masalah adalah sampah plastik," paparnya.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Tegaskan Limbah B3 Dikirim Pulang ke Negara Asalnya

Aiman Blak-blakan Dibalik Kerusuhan 21-22 Mei, Diduga Korban Dieksekusi di Tempat Lain Lalu di Drop

Fakta Baru Kebakaran Pabrik Korek Api di Binjai, Korban Kebakaran di Gaji 500 Ribu per Bulan

Di tempat yang sama Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai (BC) tipe B Batam, Susila Brata mengakui kalau memang salah satu terindikasi limbah B3 harus di re-ekspor setelah hasil pengecekan laboratoriumnya sudah keluar. Karena bukan wewenang Bea Cukai menentukan mengandung limbah B3 atau tidak.

"Secara teradministrasi sudah memenuhi syarat. Tapi memang harus dicek dulu fisiknya," katanya.
RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto. Dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Harmadi Umar Husein, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim dan anggota Komisi I DPRD Kota Batam lainnya, Tumbur M Sihaloho, Jurado Siburian, Lik Khai, Sukaryo dan Yudi Kurnain.

Anggota Komisi I DPRD kota Batam, Jurado Siburian menanyakan perizinan yang dikeluarkan oleh BP Batam. Bagaimana perizinan bisa lolos apabila tidak memenuhi standar.

Sementara Lik Khai menanyakan apakah peserta rapat pernah meninjau langsung pabrik pengusaha tersebut?
"Pernah tidak yang hadir disini meninjau pabrik mereka. Bahkan pabrik mereka membakar pakai kayu dan kotor. Lebih baik kita berbicara soal anak cucu kita. Dan kita harus sepakat yang dimasukkan itu adalah sampah. Kalau bahan baku itu diolah di Batam lalu di ekspor, seperti biji plastik," papar Lik Khai.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein menyebutkan bukan hanya sampah yang masuk. Melainkan pempers, botol bekas, dan lain sebagainya.

"Apakah barang-barang ini nantinya yang akan merusak tubuh kita? Itu perlu dicermati," kata Harmidi dengan nada tinggi.

Budi mengatakan pihaknya Selasa (25/6) segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Untuk memastikan kondisi di lapangan. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved