Breaking News:

Jelang Putusan MK, Ketua Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto Buat Penyataan Undang Reaksi TKN

Karena itu Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Praowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meminta Mahkamah Konstitusi ikut

Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (tengah) menghadiri sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNBATAM.id - Ketua Tim Kuasa BPN Praowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menegaskan pihak yang bisa membuktikan kecurangan adalah institusi negara.

Karena itu Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Praowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto  meminta Mahkamah Konstitusi ikut membuktikan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2019.

Menanggapi pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Praowo Subianto - Sandiaga UnoBambang Widjojanto, Wakil ketua Tim Kampanye

Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan bahwa omongan Bambang Widjojanto  bisa jadi bahan tertawaan advokat di seluruh dunia.

"Statement Bambang Widjojanto bahwa negara atau pengadilan MK harus membuktikan dalil-dalil yang dia kemukakan dalam permohonannya menjadi bahan tertawaan
dunia advokat, tidak saja di Indonesia, tapi juga di kalangan advokat negara-negara lain," ujar Arsul ketika dihubungi, Selasa (25/6/2019).

Menurut Arsul, advokat-advokat yang membaca pernyataan itu akan menganggapnya sebagai argumen pengacara yang kalah saja.

Sebab, permintaan Bambang Widjojanto ini bertentangan dengan asas hukum "barang siapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan".

Anggota DPR yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan setidaknya ada dua alasan untuk menolak pernyataan Bambang Widjojanto.

"Pertama, sarjana hukum mana pun yang ambil mata kuliah beban pembuktian pasti tidak akan menemukan sandaran doktrinal, yurisprudensi, maupun hukum positifnya

untuk statement Bambang Widjojanto."

"Yang diajarkan adalah asas hukum 'barang siapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan'," ujar Arsul.

Halaman
12
Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved