Lagi-lagi PNS Terjerat Kasus Narkoba di Tanjungpinang Setelah Roma Ardadan

PNS terjerat kasus Narkoba terjadi lagi pada Hady Susanto, ASN Satpol PP Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri.

Lagi-lagi PNS Terjerat Kasus Narkoba di Tanjungpinang Setelah Roma Ardadan
Ist
ilustrasi 

"Tapi kalau dari gelagatnya cara ngomongnya tergantung orang mempersepsikan apa. Apakah dia pake atau memang gayanya yang seperti itu," kata seorang PNS Pemrov di kedai kopi, Tanjungpinang, Rabu (15/5/2019).

Namun terlihat dari raut wajahnya yang begitu pucat dan nampak kelelahan, menurut mereka karena Roma sendiri karena kurangnya.

 Sepak Terjang Roma Ardadan, PNS Kepri Tersandung Kasus Narkoba di Jambi, Pernah Jadi Ajudan Gubernur

 Jadwal MotoGP Prancis Live Trans 7, Marc Marquez Sebut Balapan di Sirkuti Le Mans Rumit

 Persib Tak Diperkuat Fabiano Beltrame di Laga vs Persipura, Ini yang Dilakukan Robert Rene Alberts

 Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2019, Malam Ini PSS Sleman vs Arema FC Live Indosiar

Pegawai Setwan Kepri menjalani tes urine, Senin (11/12/2017).
Pegawai Setwan Kepri menjalani tes urine, Senin (11/12/2017). (tribun batam)

AKBP Darsono kepala BNNK Tanjungpinang mengatakan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan serta tindakan pencegahan dengan melaksanakan tes urine para pegawai PNS di Tanjungpinang.

"Sejalan dengan inpres aksi Nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba) kita laksanakan itu. Termasuk tes urine. Kalau ini lingkup provinsi nanti itu kewenangan dari BNN Provinsi," kata Darsono.

Menurut Dia, sejumlah instansi sesuai Inpres nomor 6 tahun 2018 seluruh OPD wajib memberikan laporan terkait kegiatan aksi tersebut.

Ada 6 poin dari pengembangan inpres dan tujuannya.

Pertama pencegahan melalui sosialialisi di masing-masing instansi pemerintah, Regulasi mou pemberantasan penegakan hukum dengan pihak instansi terkait, melaksanakan tes urine, masing masing OPD membentuk satgas atau relawan anti narkoba, mengawasi dan memonitor wilayah rawan narkoba dan pendataan semua kegiatan terkait aksi tersebut.

"Ada enam aksi di dalam inpres kepada para pegawai intansi pemerintah dalam komitmennya memerangi narkoba. Kalau di wilayah Pemko Tanjungpinang yang kita awasi ini secara keseluruhan di Triwulan ke dua sudah mulai semua melaporkan kegiatannya," katanya.

Semua intansi sesuai isi inpres aksi Poin ke enam wajib mendata dan membuatkan laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu yang nantinya akan dikumpulkan.

Dikumpulkan dan dilaporkan ke pemerintahan pusat. BNN sendiri dalam aksi P4GN menjadi koordinator aksi.(tribunnews.id/wahib waffa).

Penulis:
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved