Hakim MK Tolak Dalil Kubu Prabowo-Sandiaga Soal PNS Tidak Netral, Alasannya Apa?

Penolakan dalil permohonan kubu Prabowo - Subianto tersebut disampaikan oleh Hakim MK dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Hakim MK Tolak Dalil Kubu Prabowo-Sandiaga Soal PNS Tidak Netral, Alasannya Apa?
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Satu di antara dalil permohonan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno soal aparatur negara yang dinilai tak netral selama proses Pilpres ditolak 2019 Mahkamah Kontitusi (MK).

Penolakan dalil permohonan kubu Prabowo - Subianto tersebut disampaikan oleh Hakim MK dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Dikutip dari Kompas TV Live, hal itu disampaikan Hakim MK, Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dijelaskannya bahwa pengajuan permohonan tersebut ditolak lantaran tidak sesuai dengan video yang dijadikan sebagai alat bukti.

Bahkan, Aswanto juga membeberkan isi dari video tersebut.

Bareng Putra Konglomerat Asal Lebanon, Putri Donald Trump Kepergok Beli Gelang Berlian, Ini Harganya

Tidak Hanya Serukan Nama Prabowo dan Habib Rizieq, Massa Juga Teriak Nama Habib Bahar, Siapa Mereka?

Moms, Begini Lho Cara Menghilangkan Bekas Lipatan di Sepatu Jadi Seperti Baru Lagi

Diungkap Temannya, Ternyata Ini Alasannya Song Hye Kyo Kepergok Kerap Lepas Cincin Pernikahan

"Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, baik bukti surat tulisan, video maupun saksi Rahmansyah, MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara, misalnya bukti P111 rekaman video," jelas Aswanto.

"Terlepas dari persoalan cara perolehannya, setelah MK memeriksa secara saksama, ternyata isinya adalah berupa permintaan atau tepatnya imbauan presiden kepada jajaran Polri - TNI untuk mensosialisasikan program-program pemerintah."

"Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan," sambungnya.

Aswanto kembali menegaskan bahwa tuduhan ajakan aparat untuk memilih Paslon 01 tidak terbukti.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Tolak Dalil 02 soal Aparat Dinilai Tak Netral, Hakim MK Beberkan Isi Asli Video yang Dijadikan Bukti

Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved