Kecewa, Prabowo Konsultasi ke Tim Hukum, Sisipkan Pesan Khusus ke Loyalis agar Tetap Berjuang

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil permohon sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pembacaan putusan oleh MK terhadap dalil permohonan tersebut disaksikan segenap masyarakat melalui stasiun televsi yang menyiarkannya secara live.

Tribunbatam.id melansir dari Tribunnews.com, pasca pembacaan putusan, Prabowo langsung menyampaikan pidato di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis malam.

Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso, dan sejumlah petinggi partai politik koalisi pendukung.

• Azriel Hermansyah Rayakan Ultah, Krisdayanti Tidak Hadir, Ini Ungkapan Hati Istri Raul Lemos Itu

• PT Unisem Tutup, Begini Tanggapan Direksi Ketika Ditanya Nasib Ratusan Karyawan yang Bekerja Disana

• Tanggapi Rencana Kubu Prabowo-Sandiaga Bawa Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional, Ini Kata KPU

Hadir dalam jumpa pers tersebut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Prabowo mengatakan, putusan MK tersebut sangat mengecewakan pihaknya, parpol koalisi, dan para pendukung.

Meski demikian, ia menegaskan akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi.

"Maka dengan ini, kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," ujar Prabowo.

Prabowo-Sandiaga berkonsultasi dengan tim hukum yang diketuai oleh Bambang Widjojanto untuk meminta saran, apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional yang dapat ditempuh.

Selain itu, kata Prabowo, ia akan segera bermusyawarah dengan seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur terkait langkah-langkah politik ke depan.