Kendati Kota Batam Dapat WTP, Tapi Masih Banyak Catatan Dalam Pelaksanaan APBD Anggaran 2018

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mendapat pandangan dari segala fraksi yang ada di Kantor DPRD Kota Batam.

Hal ini diungkapkan saat rapat paripurna, Senin (1/7/2019) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin.

Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Penyampaian pertama, Zainal mempersilahkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan tanggapannya melalui juru bicaranya.

• Anang Family Karaoke Tawarkan Paket Menarik, Pengunjung Bisa Dapat Dua Ruangan Karaoke

• Jokowi-Maruf Akan Dilantik, Ini 10 Janji Politik Keduanya

• Optimalkan Pendaftaran Lewat Dropbox, BPJS Kesehatan Undang Pihak Kelurahan & Kecamatan di Batam

• Kunjungi 3 Pusat Berbelanja Terbesar di Singapura, Buka Hingga Tengah Malam

Juru Bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dandis Rajagukguk mengatakan terkait laporan yang disampaikan wali kota Batam ada beberapa hal.

Pertama realisasi PAD T.A 2018 yang direncanakan sebesar Rp 1.2 Triliun terealisasi sebesar Rp 1,08 Triliun atau tercapai 87,82 persen.

Jika dibandingkan realisasi PAD masih sama dengan sebelumnya kisaran 80 persen.

"Kami mengapresiasi, realisasi PAD lebih ditingkatkan," ujar Dandis.

Ia melanjutkan tak tercapainya belanja modal, Pemko harus menyampaikan secara terbuka.

Walaupun Pemko Batam mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih ada catatan yang menjadi perhatian fraksi PDIP.

• Kapten Vincent Raditya Bongkar Nama Asli Lucinta Luna : Manifest Tak Bisa Bohong

• Kisah Thoriq Rizki Maulidan, Pendaki Hilang di Gunung Piramid Bondowoso Jawa Timur

• Jadi Pilihan Investasi Jangka Panjang, Bursa Efek Indonesia Kepri Sosialisasi Pasar Modal Indonesia

• Soal Kapan Ucapkan Selamat ke Pasangan Jokowi-Maruf, Sandiaga Uno: Itu Kan Bukan Budaya Indonesia

"Tindaklanjut BP sampaikan kepada DPRD sebagai pengawas. Fraksi PDIP menyetujui Ranperda ini dan ditingkatkan pembahasannya berdasarkan aturan yang berlaku," katanya.

Kesempatan kedua diserahkan kepada fraksi Golongan Karya (Golkar), melalui juru bicaranya, Hendra Asman.

Dalam penyamapaian ini Hendra mengungkapkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang disampaikan saat ini yang sudah diperiksa oleh BPK. Atas opini WTP, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemko Batam atas prestasinya.

"Dimana Pemko Batam sudah 7 kali mendapatkan opini WTP. Ada beberapa catatan, PAD direncanakan sebesar Rp 1,2 Triliun realisasi Rp 1,08 Triliun atau 87 persen angka ini masih cukup tinggi jika dilihat potensi PAD yang ada," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara fraksi Gerakan Indonesia Raya, Mulia Rindo Purba mengatakan agenda hari ini adalah agenda penting untuk merelisasikan target PAD.

Secara umum realisasi pendapatan naik, setiap tahun target dan realisasi kurang dari 20 persen.

Selain itu, Pemko harus melibatkan swasta melalui CSR untuk pembangunan infrastruktur Kota Batam. Selain itu jalan under pass juga belum diadakan di Kota Batam.

Fraksi Gerindra mengusulkan Ranperda ini untuk ditindaklanjuti.

"Salam Indonesia Raya, kami meminta meningkatkan pendapatan ditingkatkan melalui tapping box. Minimal 2020 ini sudah terpasang sebanyak 1500. Terkait stok barang pokok, Subang Mas juga belum berjalan sesuai rencana. Fraksi Gerindra juga mengusulkan UMKM ditingkatkan disetiap kecamatan. Selain iti sistem pendidikan juga perlu diperbaiki," paparnya.

Keempat, Zainal mempersilahkan Juru Bicara Fraksi Demokrat, H. Somali menyampaikan pendapat fraksinya.

Pihaknya mengapresiasi atas prestasi WTP yang didapatkan oleh Pemko Batam.

Mereka berharap tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

"Ada beberapa catatan pertama realisasi pendapatan Pemko Batam sebesar 94 persen belum maksimal. Perlu ditingkatkan dengan inovasi ditahun-tahun berikutnya. Harus lebih berani melakukan sistem pajak online untuk menghindari kebocoran. Kinerja dinas-dinas ditingkatkan sehingga belanja daerah bisa lebih fokus penggunaannya," paparnya.

Ditempat yang sama, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Ucok Tambusain menyebutkan dunia pendidikan baru saja menjalankan PPDB fraksi ini berharap semua bisa berjalan dengan baik.

Pihaknya berharap capaian pendapatan tahun depan lebih ditingkatkan.

"Pantauan kami pengangguran meningkat dari tahun ketahun. Kami berharap Pemko bisa menyampaikan lapangan pekerjaan," katanya.

Keenam, Fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicara ditempatnya Amintas Tambunan menyampaikan pada prinsipnya fraksi Nasdem mendukung pemerintah.

Fraksi Nasdem mendukung ranperda ini menjadi peraturan daerah.

"Asalamualaikum, Salam Restorasi, Rapat Dewan yang terhormat seperti halnya yang disampaikan pidato walikota beberapa hari lalu, laporan telah disusun berdasarkan akuntansi pemerintahan," tegas Amintas dikursinya.

Dalam kesempatan ketujuh Zainal mempersilahkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya, Sukaryo mengatakan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemko Batam.

Salah satunya lambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2019 ini, dari sektor industri, konstruksi, dan sektor lainnya.

Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Fraksi PKS berharap PAD dapat dilihat dari realita pertumbuhan ekonomi saat ini. PAD kota Batam 2018 hanya teralisasi sebesar 87,82 persen.

"Fraksi PKS menyampaikan HUT Bhayangkara ke 73. Tak lupa kami mengapresiasi kepada Pemko Batam atas laporan WTP untuk yang ke 7 kalinya secara berturut-turut. Agar ranperda dilanjutkan," katanya.

Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Bangsa melalui Juru Bicaranya, Aman mengatakan setelah membaca secara rinci Fraksi Hati Nurani Bangsa memberikan beberapa pernyataan.

Pencapaian WTP bukan prestasi yang luar biasa, namun hanyalah standar secara umum.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Batam. Tapi kami memberikan saran agar meminimalisir catatan-catatan yang ditemukan. Hal ini penting dievaluasi. Hendaknya Pemko fokus menggenjot PAD Kota Batam. Kami fraksi Hati Nurani Bangsa membuat formula baru untuk mendongkrak pencapaian PAD," papar Aman.

Terakhir Fraksi Persatuan Keadilan melalui juru bicaranya, Eki Kurniawan menyampaikan tanggapan fraksinya.

Ia mengatakan mengapresiasi atas prestasi WTP. Pemko juga perlu menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang merugikan keuangan daerah.

"Kami menyetujui ranperda ini dilanjutkan," katanya (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)