Selain Dapat Vonis Penjara Hariadi Juga Terancam Kehilangan Harta Bendanya

Hariadi divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (2/7/2019).

Selain Dapat Vonis Penjara Hariadi Juga Terancam Kehilangan Harta Bendanya
tribunbatam.id/wahib waffa
Hariadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek lanjutan pembangunan pelabuhan Fery internasional Dompak divonis selama 6 tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (2/7/2019). 
TRIBUNBATAM.id.TANJUNGPINANG - Hariadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek lanjutan pembangunan pelabuhan Fery internasional Dompak divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara.
 
Hariadi divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (2/7/2019).
 
Hariadi tetap tegar menjalani putusan meski terbilang putusan itu cukup tinggi baginya.
 
Majelis hakim menilai terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah terbukti juga dalam fakta persidangan menerima uang sejumlah 400 juta sebagai fee proyek pembangunan tersebut.
 
Ketua majelis hakim Sumedi didampingi Yon Efri dan Joni Gultom menyebutkan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan nomor 31 tahun 1999 Pidana korupsi.
 
"Menyatakan terdakwa Hariadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah vonis terdakwa Hariyadi dengan kurungan penjara 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta," kata Sumedi membacakan putusan.
Selain itu dia juga dikenakan uang pengganti sebanyak 400 juta.
 
Jika tidak mengganti maka harta bendanya disita jika harta bendanya tidak menutupi kekurangan maka akan diganti dengan hukuman badan selama 3 tahun penjara.
 
Haryadi yang juga adalah pejabat di KSOP Tanjungpinang ini menyatakan pikir-pikir.
 
Meski hukum ini jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa yang sebelumnya meminta hakim untuk menghukum terdakwa selama 8 tahun 6 bulan penjara.
 
Dari pantauan TRIBUNBATAM.id,  wajah Hariyadi begitu tenang meski tidak bisa menyembunyikan rasa penyesalan dan kesedihannya.
 
Dalam kasus ini terdakwa Berto yang merupakan rekanan proyek dari PT KTMA hingga saat ini masih menjalani persidangan dengan agenda yang sama.
 
Sebelumnya dalam kasus ini proyek anggaran senilai 9,5 miliar lanjutan pembangunan pelabuhan internasional Dompak di Tanjungpinang mengalami kerugian negara sebesar 5 miliar lebih.
 
Adapun terdakwa baru kasus ini yakni Abdul Rohim yang dalam waktu dekat juga akan menjalani persidangan perdana. (tribunbatam.id/wahib waffa).
Penulis: Wahib Wafa
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved