Ditegur Mendagri Untuk Pecat Pejabat Mantan Koruptor, BKPSDM Pastikan Hal Ini, Yakin?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri Irma Annisa mengaku belum mendapatkan informasi

Ditegur Mendagri Untuk Pecat Pejabat Mantan Koruptor, BKPSDM Pastikan Hal Ini, Yakin?
Tribun Batam/aminnudin
Kepala BKD Bintan Irma Annisa mengambil kembali tanda kepesertaan diklat prajabatan sebagai tanda ditutupnya diklat prajabatan CPNS Bintan Golongan II dan III, Rabu (1/6/2016) di Convention Hall Hermest 
TRIBUNBINTAN.id, BINTAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri Irma Annisa mengaku belum mendapatkan informasi tentang teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tjahjo Kumolo.
 
Teguran tertulis perdana dari Mendagri itu ditujukan kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Wali Kota agar dalam waktu 14 hari segera melakukan pemberhentian tidak dengan ormat (PTDH) aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.
 
"Sampai sejauh ini saya tidak mendapatkan informasi itu, sepertinya hal itu sudah lama," ucap Irma Annisa saat TRIBUNBATAM.id mengkonfirmasi melalui telepon, Rabu (03/7/2019).
 
Irma Annisa juga menyebutkan, kalau tidak salah mengenai ASN yang tersangkut korupsi di Pemerintah Kabupaten Bintan dulu sudah diberhentikan dan sudah menjalani hukuman semua. 
 
"Tapi untuk yang saat ini adanya warning Mendagri, saya masih belum mengetahui informasinya dan tembusannya,"tutup Irma Annisa.
Program secanting beras dari PNS Pemkab Bintan mulai dijalankan untuk membantu warga miskin di Bintan
Program secanting beras dari PNS Pemkab Bintan mulai dijalankan untuk membantu warga miskin di Bintan (TRIBUNBATAM.id/AMINNUDIN)

Turis Bangladesh Kunjungi Batam, Merasa Kecanduan dan Janji Akan Datang Kembali

Gubernur Kepri Keluarkan Peraturan Soal Pengurangan Pajak Kendaraan, Berlaku untuk Selama-lamanya

Whatsapp, Facebook, dan Instagram Down Jadi Trending Topic di Twitter, Tak Bisa Kirim Gambar?

Kisah Kompol Faisal Syahroni Brimob Polda Kepri BKO ke Jakarta Amankan Pemilu Saya Rindu Anak

 

Pada 2018 silam, Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional (Kanreg) BKN Sumbar Riau Kepri merilis aparatur sipil negara (ASN) mantan koruptor.

Rilis tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah usai bertemu dengan Kepala Kanreg BKN Sumbar Riau Kepri Andrayani di ruang rapat Sekdaprov, Kantor Gubernur Kepri Pulau Dompak Kota Tanjungpinang, Kamis (18/10/2018).

"Kami sudah mendapat data dari Kanreg BKN. Jadi jumlah ASN mantan koruptor sebanyak 43 orang di Kepri," jelas Arif kepada awak media.

Arif merincikan, jumlah tersebut terdiri dari 5 mantan koruptor dari Pemprov Kepri, 6 mantan koruptor dari Pemkab Bintan, 5 mantan koruptor dari Pemkab Karimun, 7 mantan koruptor dari Pemkab Lingga, 4 mantan koruptor dari Pemkab Anambas, 7 mantan koruptor dari Pemko Batam dan 6 mantan koruptor dari Pemko Tanjungpinang.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun, bersama Sekdaprov TS Arif Fadillah
Gubernur Kepri Nurdin Basirun, bersama Sekdaprov TS Arif Fadillah (TRIBUNBATAM.id/THOM LIMAHEKIN)

Namun, Arif sendiri enggan memaparkan nama-nama ASN mantan koruptor tersebut.

"Kami tidak punya data tentang nama-namanya. Kami hanya mempunyai data tentang jumlahnya saja," tegas Arif.

Sekdaprov Kepri itu memastikan semua ASN ini akan diberhentikan.

Kebijakan pemberhentian tersebut sudah diberlakukan kepada seorang ASN di Pemprov Kepri.

Sedangkan pemberhentian empat ASN lainnya sedang diurus oleh Pemprov Kepri.

"Pemberhentian itu diberlakukan juga oleh Pemko dan Pemkab se-Kepri. Karena sudah ada instruksi dari BKN," tegas Arif. (tribunbatam.id/thomm limahekin)

 
Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved