Kuasa Hukum Anak Syahrul, Wako Tanjungpinang: Jangan Tebang Pilih Tegakkan Hukum, Sindir Penyidik?

Kuasa hukum Muhammad Apriyandi Caleg Gerindra, Hendie Devitra mengaku puas dengan putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi di Pekanbaru

Kuasa Hukum Anak Syahrul, Wako Tanjungpinang: Jangan Tebang Pilih Tegakkan Hukum, Sindir Penyidik?
TRIBUNBATAM.id/WAHIB WAFFA
Muhammad Apriyandi (baju putih) selesai menjalani sidang vonis di PN Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Muhammad Apriyandi merupakan putra H Syahrul, Wali Kota Tanjungpinang. 
Kuasa Hukum M Apriyandi Caleg Gerindra Angkat Bicara Terkait Keputusan Pengadilan Tinggi

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Kuasa hukum Muhammad Apriyandi Caleg Gerindra, Hendie Devitra begitu puasa akan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru terhadap klienya.

Putusan bebas tersebut dikeluarkan Pengadilan Tinggi saat pihak Muhammad Apriyandi banding atas putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang.

Di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang, Muhammad Apriyandi mendapat hukuman lima bulan penjara dengan 10 bulan percobaan.

Kepada TRIBUNBATAM.id. Hendie mengatakan, hasil akhir dari perkara yang tengah dijalani selama ini sudah menjawab keraguan masyarakat.

"Apalagi perkara ini menjadi atensi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat."

"Pada prinsipnya, kita juga memaklumi ada hal yang tidak secara jelas penafsiran dalam undang undang Pemilu ini," kata Hendie Devitra, Kamis (04/07/2019).

2 Kali Tabung Gas Digasak Pencuri, Wanita Ini Pasang 3 Gembok, Tragisnya Giliran Magicom Diembat

Resmi Kembali ke Juventus, Gianluigi Buffon Bisa Main Bareng Ronaldo, Bagaimana Nasib Szczesny?

Download Musik MP3 Dangdut Koplo Kartonyono Medot Janji Nella Kharisma, Ada Lirik Lagu & Video

Selain itu, perkara ini juga menjawab keraguan masyarakat tentang bagaimana implikasi hukum dalam pembentukan tim pemenangan.

"Terutama terkait rekrutmen Korlap atau saksi-saksi bayangan yang ditugaskan memantau suara seorang Caleg di mana ada penerimaan honor atas tugas itu," sebut Hendie Devitra.
Jangan tebang Pilih

Penafsiran tidak jelas itu pun dimaksudkannya, tidak mungkin seorang kontestan Pemilu bisa berjalan sendiri tanpa sebuah tim pemenangan.
"Ini menjadi preseden ke depan. Kontestan Pemilu tidak bisa jalan sendiri tanpa tim pemenangan. Hal ini sedari awal juga pernah kita katakan dalam persidangan," sebut Hendie Devitra.

Hendie Devitra menyampaikan, semua warga negara sama di mata hukum.

Artinya mau siapapun dan figur apaun harus tetap konsisten dalam penegakan hukum.

"Kalau memang melanggar hukum harus ditindak. Tapi jangan sampai tebang pilih, apalagi melihat dulu figurnya," ujar Hendie Devitra.

Bikin Gempar, Kakek 78 Tahun Tewas di Kursi Bioskop Pas Nonton Film Annabelle: Comes Home Sendirian!

Disdukcapil Bintan Sudah Terima 1000 Keping Blangko, Pengurusan KTP Elektronik Lancar Lagi

Resep Ayam Goreng Belacan, Bikin Makan Bersama Keluarga Semakin Nikmat

Dengan putusan bebas ini tentunya Muhammad Apriyandi tidak mendapat halangan lagi untuk melenggang ke kursi DPRD Kota Tanjungpinang.

Ketika ditanyakan apakah ada upaya yang akan dilakukan setelah putusan bebas tersebut, Hendie menegaskan, perlunya untuk melakukan evaluasi terkait Proswil penangan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang.

"Kita akan pertimbangkan itu, ada hal-hal yang tersisa dari proses itu, yang menurut kami diduga sebagai bentuk pelanggaran kode etik.

Sebab, kita semua kan tahu, bagaimana proses sidang kemarin.


Pertama, penangan kasus itu dalam fakta persidangan awalnya sebagai temuan, dan ternyata bukan sebagai temuan, serta dugaan money politic pada masa tenang, ternyata dilakukan laporan penyidik masih dalam masa kampanye, serta hal lainnya lagi," tegas Hendie Devitra.

"Jadi kita masih pertimbangkan, apakah kita laporkan atau tidak. Kita akan pertimbangkan dengan klien kita dulu. Tujuannya pun ini perbaikan ke depan," tambah Hendie Devitra.

Dalam waktu dekat ini Hendie Devitra bersama kliennya akan mengadakan konfrensi pers atas opini yang sudah berkembang di masyarakat.

"Hal ini dilakukan, untuk memberikan hak-hak klien saya setelah vonis bebas yang saat sebelum itu dirasa merugikan nama baik klien kami," ucap Hendie Devitra.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali selaku penyidik kasus tersebut sempat diminta tanggapan.
Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali
Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali (TRIBUNBATAM)

BREAKINGNEWS - Belum Sampai 24 Jam Beraksi, 2 Begal Berhasil Dibekuk Polisi & Dihadiahi Timah Panas


Efendri Ali mengaku proses penuntutan sudah dilaksanakan secara maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

"Maksimal dong, 'kan terbukti bersalah dan divonis di PN Tanjungpinang," kata Efendri Ali selaku penyidik kasus tersebut, Rabu (3/7/2019).

Selanjutnya Efendri Ali menegaskan, semestinya permintaan tanggapan soal bebasnya Muhammad Apriyandi itu ditujukan kepada pihak PN Tanjungpinang bukan kepada dirinya selaku penyidik.

"Harusnya hakim di PN Tanjungpinang diminta tanggapan, karena menurut mereka terbukti ( bersalah dan bebas)," kata Efendri Ali.
Kasat pembinaan dan bimbingan masyarakat Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie (tengah) melakukan sosialisasi kepada pengunjung pasar di Tanjungpinang, Minggu (11/6/2017)
Kasat pembinaan dan bimbingan masyarakat Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie (tengah) melakukan sosialisasi kepada pengunjung pasar di Tanjungpinang, Minggu (11/6/2017) (TRIBUNBATAM/WAHIBWAFA)


Sementara itu pihak pengadilan mengaku baru akan mengecek hasil vonis di Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta dasar pertimbangan putusan.

Meskipun demikian PN Tanjungpinang juga membenarkan vonis bebas berdasarkan laman website SIPP Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Muhammad Apriyandi Caleg DPRD Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dari partai Gerindra dinyatakan tidak bersalah dalam kasus money politics politik uang.

Hasil putusan tersebut diterima Muhammad Apriyan dari Pengadilan Tinggi (PT) di Pekanbaru setelah mengajukan banding atas proses hukum yang dijalaninya.

Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menyatakan Muhammad Apriyandi bersalah atas sengketa politik uang dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan menjatuhkan hukuman 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan.

Muhammad Apriyandi merupakan putra kandung Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Kepri.

Dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau tertera keterangan hasil putusan dari PT tersebut.

"Menerima permohonan banding dari pembanding penuntut umum dan terdakwa tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019," demikian tertulis dalam laman SIPP Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dipublikasi hari ini.

Kemudian PT juga menyatakan terdakwa Muhammad Apriyandi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

"Membebaskan terdakwa Muhammad Apriyandi oleh karena itu dari segala dakwaan."

"Memulihkan hak-hak terdakwa Muhammad Apriyandi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula," tertulis dalam laman putusan Muhammad Apriyandi.

Sementara itu Santonius Tambunan Humas PN Tanjungpinang dikonfirmasi masih akan mengecek kebenaran tersebut.

"Informasi seperti itu. Saya mau telepon dulu orang Pengadilan Tinggi yang menyidangkan," tutur Santonius Tambunan pada Rabu (3/7/2019).

Muhammad Apriyandi merupakan Caleg Partai Gerindra nomor 2 daerah pemilihan (Dapil) 2 Kota Tanjungpinang.

Sebelumnya Muhammad Apriyandi membantah telah melakukan tindak pidana Pemilu money politics (politik uang) saat masa tenang Pemilu 2019 lalu.

Status Andi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang dalam kasus dugaan politik uang.

"Saya tidak melakukan itu (money politics), saya juga tidak kenal dengan RT (selaku saksi dan tersangka) yang dibilang sebagai Korlap," ujar Muhammad Apriyandi usai menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Tanjungpinang, Jumat (24/5/2019).


Muhammad Apriyandi mengaku belum pernah dipertemukan dengan saksi-saksi yang menjerat dirinya dengan politik uang tersebut.

Muhammad Apriyandi menyampaikan akan bersikap kooperatif menghadapi proses hukumnya.

"Saya akan hadapi proses hukumnya. Jika kasus ini nanti tidak terbukti, maka saya akan menuntut balik para saksi-saksi," ujar Muhammad Apriyandi.

Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie menyampaikan telah menetapkan tiga Caleg sebagai tersangka dalam kasus politik uang dan empat warga sipil.

Tiga caleg yang dimaksud adalah Muhammad Apriyandi dan dua Caleg dari Partai Garuda nomor urut 2 Rantha Fauzi Sembiring dan nomor urut 5 Brando Ahmad Purba.

"Sudah ditetapkan tujuh orang tersangka, tiga caleg dan empat warga yang turut membantu para caleg. Identitasnya ada di kantor," kata Efendri Alie.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini pun menegaskan, proses hukum Muhammad Apriyandi sudah ditangani Polres Tanjungpinang.

"Sekarang kan penanganannya di polisi, langsung tanyakan (pergantian pasal) ke polisi saja," kata Muhamad Zaini. (*)
(tribunbatam.id/endra kaputra/wahib waffa)
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved