HEADLINE TRIBUN BATAM

Mendagri Tegur 103 Kepala Daerah, Beri Waktu 14 Hari Pecat 275 PNS Terlibat Kasus Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur secara tertulis 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia. Siapa saja?

Mendagri Tegur 103 Kepala Daerah, Beri Waktu 14 Hari Pecat 275 PNS Terlibat Kasus Korupsi
wahyu indri yatno
halaman 01 tribun batam 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur secara tertulis 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia.

Mendagri meminta para kepala daerah memecat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yang terlibat kasus korupsi.

Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat empat ASN yang terlibat kasus korupsi yang hingga kini belum dipecat, yakni satu orang ASN di kabupaten Bintan, dan tiga orang ASN di Kabupaten Bintan.

"Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Rabu (3/7).

Berdasarkan data Kemendagri, dari jumlah 2.357 PNS/ASN yang harus diberhentikan secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah. Mereka bertugas di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

"Rinciannya 33 ASN di provinsi, 212 ASN di kabupaten dan 30 ASN di kota," kata Akmal.

Lusa Kloter 1 Rombongan Jemaah Calon Haji Berangkat, Suwarso Bocorkan Kesiapan Bandara Hang Nadim

Lanud Hang Nadim Batam Diresmikan, Ini Panjang Landasan Pesawatnya

Kini Batam Miliki Mako Lanud di Hang Nadim Batam, KSAU: Kini Pertahanan Batam Sudah Lengkap

INFO CPNS 2019 - Pemko Batam Ajukan 1.980 CPNS Baru, Cek Syarat, Formasi dan Cara Daftar!

Padahal pemecatan terhadap PNS/ASN yang tersandung masalah hukum telah dipertegas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.

Sebanyak 275 PNS/ASN yang wajib dipecat dalam waktu segera, 33 terlibat kasus korupsi di lingkup 11 pemerintah provinsi. Perinciannya, Provinsi Aceh sebanyak 2 orang, Sumatera Barat terdapat 1 orang, Sumatera Utara 2 orang, Jambi 3 orang, Bengkulu 1 orang, Riau 2 orang, Banten 1 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Timur 5 orang, Papua 10 orang, dan Papua Barat 4 orang.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan sebanyak 3.240 aparatur sipil negara (ASN/PNS) telah diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat korupsi.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved