Sebelum Ikuti Seleksi KPK, Calon dari Polri dan Jaksa Diminta Mundur dari Institusi Asal

"Meski Undang-undang (UU) ASN hanya mensyaratkan harus mengundurkan diri setelah dilantik, menurut saya, untuk menghindari isu loyalitas ganda, calon

Sebelum Ikuti Seleksi KPK, Calon dari Polri dan Jaksa Diminta Mundur dari Institusi Asal
TWITTER/KPK
Logo KPK 

TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 348 kandidat mendaftarkan diri menjadi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari 348 kandidat, terdapat sembilan calon berasal dari perwira tinggi Polri dan lima calon dari Jaksa.

"Meski Undang-undang (UU) ASN hanya mensyaratkan harus mengundurkan diri setelah dilantik, menurut saya, untuk menghindari isu loyalitas ganda, calon dari kedua institusi itu seharusnya mengundurkan diri," ujar pegiat antikorupsi ini kepada Tribunnews.com, Jumat (5/7/2019).

Selain isu loyalitas ganda , alasan kedua adalah keseriusan calon yang bersangkutan dalam memberantas korupsi.

Palapa Ring Barat Sudah Masuk Anambas, Tapi Kok Warga Masih Keluhkan Soal Susah Sinyal

Musim Haji Tiba, Ini 2 Maskapai yang Bertugas Bawa Jemaah Calon Haji Provinsi Lain Menuju Batam

Sempat Syok Dapat Panggilan Barbie, Terungkap Begini Cerita Dibalik Nama Barbie Kumalasari

Resmi Dilaunching, Peugeot 5008, SUV 7-Seater, Ini Spesifikasinya

"Jika serius memberantas korupsi, seharusnya mereka bisa memperlihatkannya di lembaganya masing-masing. Apalagi tupoksinya dalam pemberantadan korupsi di kedua institusi itu sama dengan KPK," tegasnya.

Lebih lanjut ia berpesan agar Pansel KPK tidak terlalu berfokus pada kuantitas. Tapi kualitas calon.

"Pansel jangan terlalu berfokus kepada kuantitas, namun kualitas calon. Banyaknya calon yang mendaftar bukan berarti kinerja pansel berhasil," jelasnya.

Untuk itu Pansel perlu memetakan mana calon potensial, calon yang hanya berorientasi kerja, dan calon yang berpotensi menjadi kuda troya pemberantasan korupsi.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mendesak perwira Polri dan jaksa yang mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK untuk mundur dari institusinya.

"Bagi pihak-pihak yang mendaftarkan sebagai calon pimpinan KPK yang berasal dari institusi tertentu, yang bersangkutan seharusnya mundur terlebih dahulu dari institusinya, baru mendaftar sebagai calon pimpinan KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dijumpai di KPK, Kamis (4/7/2019).

Halaman
123
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved