BATAM TERKINI

Disebut Loloskan Sampah ke Batam, DPR RI Bakal Minta Tanggung Jawab Sucofindo dan Surveyor Indonesia

Komisi VII DPR RI akan memanggil Sucofindo dan surveyor Indonesia dan meminta keterangan terkait lolosnya limbah plastik dari luar negeri masuk Batam.

Disebut Loloskan Sampah ke Batam, DPR RI Bakal Minta Tanggung Jawab Sucofindo dan Surveyor Indonesia
TRIBUNBATAM.id/Dewi Haryati
Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan wakilnya Amsakar mengecek kontainer di Batu Ampar menyusul ada pesan berantai yang menyebut ada kontainer bermuatan limbah, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi VII DPR RI berencana memanggil Sucofindo dan surveyor Indonesia dan meminta keterangan terkait lolosnya limbah plastik dari luar negeri masuk Batam.

Keduanya dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab terkait pengecekan barang impor, sebelum dimasukkan ke Indonesia, dalam hal ini Batam.

Komisi akan menggelar rapat gabungan, bahkan rencananya dibentuk panita khusus (pansus) menyikapi persoalan terkait lingkungan hidup ini.

"Dari pertemuan terungkap, izinnya betul dari Kementerian Perdagangan, ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan KLHK, tetapi eksekusi impornya dari KSO surveyor Indonesia dan Sucofindo. Akan kita lihatlah nanti bagaimana penjelasannya," kata Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, Jumat (5/7) di Gedung Graha Kepri, Batam.

"Sucofindo dan surveyor Indonesia akan kita undang. Bagaimana pertanggungjawaban mereka, sampai kemudian negeri ini jadi tempat pembuangan sampah. Karena kata pengusaha tadi, mereka tak lihat barangnya. Yang meloloskan barang ini dari Sucofindo dan surveyor Indonesia," sambung Gus.

Meskipun begitu, dari Komisi VII DPR RI tak yakin, jika Sucofindo dan surveyor Indonesia betul-betul melakukan pemeriksaan terhadap barang, limbah plastik itu akan lolos.

Gus menilai adanya kurang pengawasan, sehingga barang yang dibilang sampah plastik itu bisa masuk ke Batam.

Ngaku Order Barang Lewat Gambar, Pengusaha Pembeli Limbah Plastik: Yang Kami Impor Itu Bukan Sampah

Bukan di Jalan Lama, Ini Usulan Jalur Tol Pembuka Akses Batuampar - Mukakuning - Bandara Hang Nadim

Semua Berstatus Residivis, Simak Sejumlah Fakta Penangkapan 6 Pelaku Jambret dan Begal di Batam

"Mungkin hanya diawasi di awal pada saat akan diimpor. Mestinya saat eksekusi, Sucofindo dan surveyor Indonesia memastikan barang yang diangkut itu sampai di tujuan adalah barang yang dia rekomendasikan. Jangan-jangan di tengah laut, bertukar barangnya," ujarnya.

Jika pengawasan itu terkait dengan kewenangan yang diatur di Permendag No.31 Tahun 2016, dari Komisi akan mengusulkan terkait pengawasan ini direvisi Permendag No.31 Tahun 2016.

Pada kesempatan itu, ia menerangkan jika Batam sudah memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.

Di aturan itu jelas, Batam tak memperbolehkan sampah dari luar negeri atau dari luar kota masuk ke Batam.

"Apalagi visi provinsi Kepri, clean and green city. Pasti fokusnya ke lingkungan hidup," kata Gus.

Saat pertemuan itu berlangsung, Gus sempat menyatakan keheranannya. Karena Kepri punya visi menjadi kota yang bersih dan hijau, tetapi justru menjadi tempat pembuangan sampah dari luar negeri. Hal itu dinilainya sebagai ironi.

Meski begitu, Gus mengatakan, negara Indonesia membutuhkan para pengusaha. Karena pengusaha ini membayar pajak kepada negara. Maka dari itu, ia meminta agar pengusaha tetap diberikan ruang untuk berusaha, tetapi jangan sampai merusak lingkungan.

"Kita memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait agar berhati-hati mengeluarkan rekomendasi. Dan dari pengusaha tadi bermohon supaya ada keputusan final terkait situasi ini. Yang clean 16 kontainer, tolong segera dikeluarkan supaya mereka bisa gunakan, jangan menggantung. Karena mereka bayar cost ke Singapura setiap kontainernya. Yang tak sesuai aturan, dire-ekspor," ujarnya. (tribunbatam.id/dewiharyati)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved