BINTAN TERKINI

Soal Warning Mendagri Terkait ASN Terlibat Korupsi, Sekda Bintan: Syarat Pemberhentian Belum Cukup

"Kita sudah menindaklanjuti perihal warning Mendagri itu,dan saat ini masih ada yang belum, karena syarat pemberhentiannya belum cukup,"terang Sekda

Soal Warning Mendagri Terkait ASN Terlibat Korupsi, Sekda Bintan: Syarat Pemberhentian Belum Cukup
TRIBUNBATAM/AMINUDDIN
Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika dan Sekda Bintan Adi Prihantara saat membuka acara desa, Rabu (12/9/2018) 

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, Adi Prihantara menyampaikan, pemerintah daerah sudah menindak lanjuti perihal warning Mendagri terkait ASN yang tersandung kasus korupsi.

"Kita sudah menindaklanjuti perihal warning Mendagri itu,dan saat ini masih ada yang belum, karena syarat pemberhentiannya belum cukup,"terang Adi,Minggu (07/07/2019).

Adapun syarat pemberhentian yang belum cukup yaitu keputusan hukum yang tetap(inkrah) atas kasus tersebut belum mendapatkan salinannya.

"Kita belum mendapatkan salinannya,"terangnya.

Bupati Anambas Abdul Haris Ajak Camat Maksimalkan Potensi Wisata di Daerahnya: Biar Ada Nilai Tambah

Madura United vs PSM Makassar Semifinal Leg 2 Piala Indonesia, Antonic: Jangan Sampai Adu Penalti

FIFA WORLD CUP WOMEN 2019 - Kalahkan Inggris, Swedia Juara III Piala Dunia Wanita 2019

Petugas Pasar Puan Maimun Karimun Dilatih Menguji Bahan Pangan yang Dijual di Pasar, Ini Tujuan

Saat disinggung siapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan dan apakah benar ada satu orang ASN yang pernah tersandung kasus korupsi dan masih bekerja?

Adi belum bisa memberitahu dan menyarankan informasi lebih lanjut menanyakan ke bagian Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Bintan.

"Untuk keterangan lebih lanjut bisa segera hubungi BKPSDM Bintan,"ucapnya.

Sementara itu saat di konfirmasi Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan, Irma Annisa belum bisa memberikan jawaban.

Adapun warning Mendagri yakni bahwa sanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Wali Kota agar dalam waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

Dalam warning Mendagri itu, ada satu di antaranya PNS Bintan yang terdata masuk dalam kasus korupsi. (tribunbatam.id/als)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved