ANAMBAS TERKINI

Bupati Anambas Abdul Haris Ingatkan DPRD Soal Waktu LKPD, Jangan Sampai Dana Perimbangan Ditunda

Dampaknya penundaan penyaluran dana perimbangan yang selama ini menjadi komponen utama dalam menopang pendapatan dalam APBD

Bupati Anambas Abdul Haris Ingatkan DPRD Soal Waktu LKPD, Jangan Sampai Dana Perimbangan Ditunda
TRIBUNBATAM.id/Septyan Mulia Rohman
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran (kiri) dan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengingatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas soal waktu penyampaian LKPD dan laporan realisasi APBD.

Sesuai surat yang diterima dari Kementerian Keuangan tanggal 24 April 2019, batas akhir penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2018 paling lambat diserahkan tanggal 31 Agustus 2019.

Sanksi bagi yang telat menyerahkan pun tidak main-main.

Dampaknya penundaan penyaluran dana perimbangan yang selama ini menjadi komponen utama dalam menopang pendapatan dalam APBD.

Profil Steven Lustica, Pemain Asal Kroasia yang Diincar Persib Bandung, Pernah Juara Liga Australia

Head to Head Persija Jakarta vs Persib Bandung, Duel Peringkat 13 vs 14, Dua Pelatih dalam Tekanan?

Populer Kemarin, PT Pegatron Hadir di Batam, Butuh Banyak Tenaga Kerja, Lowongan Dibuka Bertahap

"Saya yakin, rekan-rekan di DPRD tahu akan hal ini. Bukan bermaksud apa-apa, hanya mengingatkan saja," ujarnya saat membacakan pidato pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 di lantai I Gedung DPRD di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Selasa (9/7/2019).

Haris menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 bulan sejak Ranperda diterima.

Setelah sepakat antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, Ranperda itu pun selanjutnya dibawa ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi.

Hal ini menurutnya dipertegas dengan surat dari Kementrian Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Daerah per tanggal 3 Mei 2019.

Haris meminta DPRD bisa menjadwalkan pembahasan Ranperda ini secara tepat dan cepat.

"Setelah itu, wajib disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Dari pengalaman sebelumnya, proses evaluasi ini memakan waktu hingga 15 hari kerja," ungkapnya.

GEMPA HARI INI, Gempa 4.7 SR Guncang Bengkulu Rabu (10/7) Jam 05.54 WIB, Berikut Info BMKG

Jadwal Final Piala Indonesia Persija vs PSM Makassar, Final 1 di Jakarta 21 Juli, Makassar 28 Juli

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Persija vs Persib Bandung, Kick Off Jam 15.30 WIB dari SUGBK

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved