HKI Kepri Berharap Ada Sosialisasi PP No.45/2019 soal Diskon Pajak Super

Kalangan pengusaha di Batam, Kepri menyambut baik kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam PP No.45/2019.

HKI Kepri Berharap Ada Sosialisasi PP No.45/2019 soal Diskon Pajak Super
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
PT Schneider Electric Manufacturing Batam, satu dari 10 perusahaan yaqng jadi percontohan revolusi industri 4.0 tingkat dunia 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Kalangan pengusaha di Batam, Kepri menyambut baik kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam PP No.45/2019.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng menilai, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan yang sudah ada di Batam.

Itu dalam melakukan perluasan atau setidak-tidaknya menyediakan kualitas dan daya saing di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

"Rangsangan dengan memberikan pengaturan pemberian dan bentuk fasilitas berupa pajak penghasilan untuk investasi industri padat karya, pemagangan dan kegiatan R&D, kita harapkan sampai dengan 300 persen," kata Ayung, sapaannya, Rabu (10/7).

Pelebaran Jalan Laksaman Bintan Tidak Ada Lampu Penerangan, Masyarakat Diimbau Berhati-Hati

Ada Promo Tiket Rp 0 dari Vietjet Air, Cek Tanggalnya

PPDB Kepri Dibuka Gelombang Tiga, Berakhir Saat Masuk Sekolah

Uniba dan Badan Amil Zakat Gelar Operasi Katarak Gratis Untuk 163 Orang

Tiket Pesawat hingga Kereta Api dapat Diskon di Aplikasi Ini

Ia juga menilai, kebijakan ini bagus untuk industri-industri di Kepri, khususnya Batam. Apalagi dikatakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (Research & Development) di Batam, saat ini masih minim.

Kebanyakan kegiatan itu ditangani kantor pusat di Singapura maupun di negara lain.

"Dengan insentif fiskal ini, kita harapkan kegiatan terkait R & D bisa dikembangkan di Batam. Yang penting lagi, harus mudah dalam aplikasinya, seperti sistem di OSS yang sangat gampang," ujarnya.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai amunisi dari pemerintah dalam menggaet investor asing masuk ke Batam, khususnya, Indonesia pada umumnya.

Meski begitu, dari HKI saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) PP itu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita lihat dulu PMK-nya seperti apa dan untuk mendapatkan itu bagaimana prosesnya," kata Ayung.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved