Pastikan Pelayanan, Dinkes Kepri Monitoring Perkembangan Posyandu di Anambas

Dinas Kesehatan Kepri menggelar rapat koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pastikan Pelayanan, Dinkes Kepri Monitoring Perkembangan Posyandu di Anambas
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Jajaran Peserta Yang Berpartisipasi Dalam Rapat koordinasi Pokjanal Posyandu di Anambas 

TRIBUNBATAM.ID - Guna memperkuat koordinasi antara Kelompok Kerja Operasional Posyandu dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu di Anambas, Dinas Kesehatan Kepri menggelar rapat koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu (Pokjanal Posyandu), yang merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan perkembangan dan kualitas Posyandu.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu, yang secara terbuka memfasilitasi pengembangan posyandu terhadap berbagai layanan dan pelayanan yang akan diberikan.

Relevansi kebijakan pokjanal posyandu dan pengintegrasian posyandu yang menjadi pedoman dalam pembinaan serta pengembangan tersebut, memiliki urgensi tinggi untuk ditinjau kembali (review) perubahan dan penyesuaiannya dengan kondisi saat ini.

Sejalan dengan perkembangan posyandu yang dilakukan melalui pengintegrasian berbagai layanan dan pelayanan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi kebutuhan masyarakat, dan budaya setempat.

Posyandu sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wadah yang sangat strategis dalam menyampaikan berbagai program dan kegiatan, karena tujuan dan sasarannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kondisi ini perlu terus didorong dan difasilitasi pemerintah daerah untuk dijadikan basis model pengembangan posyandu dalam perspektif lembaga kemasyarakatan yang mampu menyediakan dan memberikan berbagai layanan dan pelayanan masyarakat secara terpadu dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan posyandu konvensional.

Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pokjanal Posyandu.

Selanjutnya keberadaan desa/kelurahan sebagai lokus pelaksanaan kegiatan posyandu, harus dapat merespon perkembangan posyandu secara bijak.

Khususnya bagi desa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan pada desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki semaksimal mungkin dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan desa.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved