Terapkan Tata Kelola Baik, BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Ajak Stakeholder Dukung Good Governance

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen dalam penerapan tata kelola kelembagaan yang baik (Good Governance). Atas perwujudan tersebut, sepanjang tahun 2017 d

Terapkan Tata Kelola Baik, BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Ajak Stakeholder Dukung Good Governance
ISTIMEWA
Eko Yuyulianda Pps Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Sumbbarriau 

TRIBUNBATAM.idBPJS Ketenagakerjaan berkomitmen dalam penerapan tata kelola kelembagaan yang baik (Good Governance).

Atas perwujudan tersebut, sepanjang tahun 2017 dan 2018 BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Badan dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik di Indonesia.

Demikian disampaikan Eko Yuyulianda selaku Pps. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat, Riau & Kepri (Sumbarriau) dalam Press Gathering di Riverside Restoran Kota Palembang, Minggu ( 30/7/2019).

Dalam Press Gathering itu Sebanyak 16 media cetak dan online di wilayah Sumatera Barat, Riau & Kepulauan Riau hadir dalam acara yang mengusung tema " Sinergi Bersama Media Mewujudkan Penerapan Tata Kelola Kelembagaan yang Baik untuk Memajukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan."

Eko Yuyulianda selaku Pps. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat, Riau & Kepri menghimbau kepada stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penerapan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan dengan cara melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila ditemukan Insan BPJS Ketenagakerjaan yang memberi atau menerima suap, gratifikasi, maupun melakukan fraud di dalam maupun di luar lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Meninggal Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Karimun, Ahli Waris Terima Hak-hak Imam Gazali

Pekerja PT MOS yang Meninggal Karena Terbakar Dapat Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

Aunur Rafiq Jalan Santai Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Minta Seluruh Pekerja Jadi Anggota BPJS

Bertabur Hadiah di Fun Walk Perayaan Buruh BPJS Ketenagakerjaan di Karimun

Pelaporan tersebut dapat melalui media yang sudah dipublish oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi tambahan, BPJS Ketenagakerjaan memliliki Unit Pengendali Gratifikasi sebagai unit yang memantau pelaporan tersebut, serta Whistle Blowing System dan Fraud Control System sebagai salah satu media pelaporan tindak suap, gratifikasi, dan fraud.

Selain itu,  menjelaskan soal pentingnya bagi masyarakat khususnya pekerja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sejak Transformasi dari Jamsostek tahun 2014 lalu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program unggulan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Peserta tidak hanya mengakomodir pekerja formal atau pekerja penerima upah (PU), tapi juga Informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Halaman
12
Penulis: Nabella Hastin Pinakesti
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved