KPK OTT Gubernur Kepri

Kronologis Nurdin Basirun Terima Suap Terkait Izin Prinsip Reklamasi di Batam

Masalah Reklamasi akhirnya membuat Gubernur Kepri masuk bui. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/7/2019) mala

Kronologis Nurdin Basirun Terima Suap Terkait Izin Prinsip Reklamasi di Batam
TRIBUNBATAM.id/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat membukan STQH (Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist) VI di lapangan Sulaiman Abdullah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (14/3/2019) malam. 

TRIBUNBATAM. id, BATAM - Masalah Reklamasi akhirnya membuat Gubernur Kepri masuk bui. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/7/2019) malam.

 Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menduga Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menerima suap dengan total 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta.

Suap ini terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

"Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZW3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.

Nama Sama dengan Pengusaha, Kepala Dinas PUPR Kepri Abu Bakar Sempat Diisukan Terjerat OTT KPK

Gubernur Nurdin Basirun Terima Suap Reklamasi Tanjungpiayu, Hutan Bakau Disulap Pakai Tipu-tipu

Gubernur Kepri Tersangka, Terima Suap Reklamasi, 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 Juta

Menurut Basaria, saat itu terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodasi dalam RZW3K Kepulauan Riau. Salah satunya pihak swasta bernama Abu Bakar.

Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," kata Basaria.

Pada saat itu, Nurdin selaku Gubernur Kepri memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono membantu Abu Bakar agar izin yang diajukan disetujui.

Download Musik MP3 Lagu Raisa Kembali, di Android dan iPhone

BREAKINGNEWS, KPK Tetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Sebagai Tersangka

Resmi Dirilis, Nintendo Switch Lite Lebih Kecil, Ringan dengan Harga Terjangkau

"Untuk mengakali hal tersebut, BUH (Budi) memberitahu ABK (Abu Bakar) supaya izinnya disetujui, maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," kata Basaria.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apa pun.

Halaman
12
Editor: Eko Setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved