BATAM TERKINI

BREAKINGNEWS - Ditolak SMAN 14 Batam Akibat Zonasi, Puluhan Calon Siswa Datangi Kantor Dewan

Puluhan calon siswa dan orangtua datang ke Gedung DPRD Kota Batam di Jl Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepri, Jumat (12/7/2019) pagi.

BREAKINGNEWS - Ditolak SMAN 14 Batam Akibat Zonasi, Puluhan Calon Siswa Datangi Kantor Dewan
TRIBUNBATAM.ID/DEWI HARYATI
Puluhan calon siswa dan orangtua datang ke Gedung DPRD Kota Batam di Jl Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepri, Jumat (12/7/2019) pagi. 

Kadisdik Kepri, Muhammad Dali mengungkapkan akan menerapkan sistem bebas zonasi. Dari semula delapan zonasi, akan dibuat menjadi empat zonasi.

"Tempat-tempat yang jalurnya padat, bergeser ke zonasi sebelah. Barangkali yang tak diterima di sana tak terlalu banyak. Kita geser. Seperti ke SMAN 15, itu masih kurang 70 siswa, ditambah dua rombel, total bisa sampai 140an siswa di sana," ujar Dali.

Sekolah Swasta Minta Dilibatkan

Sekjen Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kepri, Jogie Suaduon mengatakan, mestinya ada sinergi antara sekolah swasta dengan pemerintah, dalam mengatasi persoalan daya tampung sekolah negeri.

"Daripada capek bangun rombel (rombongan belajar), USB (unit sekolah baru), kenapa tak ke swasta saja," kata Jogie, Senin (8/7) di Batam Center.

Soal biaya, bisa dibicarakan bersama antara pihak swasta, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.

Dalam hal ini, pihak swasta juga meminta pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberian subsidi.

"Jangan dianggap swasta tak ada. Padahal SMA/SMK negeri juga bayar biaya sekolah. Bahkan sekolah swasta ada yang lebih rendah dari sekolah negeri biaya SPP-nya," ujarnya.

Iapun meminta, pemerintah mestinya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keberadaan sekolah swasta.

"Harusnya yang dituntut itu bukan harus ke sekolah negeri. Tapi bagaimana anak bisa sekolah. Kita sama-sama mendidik anak-anak supaya mendapat pendidikan yang berkualitas," kata Jogie.

Pemprov Dituding Langgar Permendikbud

Pihak sekolah swasta meminta Pemerintah Provinsi Kepri mematuhi Permendikbud No.51 Tahun 2018 dan Permendikbud No.20 Tahun 2019.

"Di Permendikbud itu jelas dibunyikan, tak boleh ada penambahan rombel," kata Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kepri, Bambang Royadi, Senin (8/7/2019).

Kenyataannya, berbeda, pemerintah berencana menambah dua rombel di setiap SMA/SMK negeri.

Padahal beberapa hari lalu, Kadisdik Kepri, Muhammad Dali juga menegaskan tidak ada penambahan rombel untuk mengatasi persoalan PPDB di Batam.

"Kami menyayangkan kalau pada akhirnya kebijakan yang diambil melanggar Permendikbud No.51 Tahun 2018. Di situ ditegaskan satu rombel 36 orang dan tak ada penambahan rombel," ujarnya.

Iapun menegaskan, sebenarnya di petunjuk teknis (juknis) terkait PPDB yang dibuat Disdik Kepri sudah sesuai dengan ketentuan di Permendikbud. (tribunbatam.id/dewi haryati/ian sitanggang)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved