HEADLINE TRIBUN BATAM

Izin Gubernur untuk Perorangan, Kock Meng Sudah Pindah Alamat

Munculnya nama pengusaha Kock Meng dalam izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu, Sei Beduk, Kota Batam sempat mengejutkan masyarakat di Kepri.

Izin Gubernur untuk Perorangan, Kock Meng Sudah Pindah Alamat
wahyu indri yatno
halaman 01 tribun batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Munculnya nama pengusaha Kock Meng dalam izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu, Sei Beduk, Kota Batam sempat mengejutkan masyarakat di Kepri.

Setidaknya membuka fakta adanya rencana kegiatan reklamasi di pantai Tanjung Piayu, yang diduga bermasalah.

Kasus izin reklamasi itu pula yang akhirnya menjerat gubernur Kepri Nurdin Basirun dan sejumlah pejabat di Pemprov Kepri dalam dugaan suap dan gratifikasi. Kasus itu sendiri kini masih ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun tidak hanya siapa sebenarnya sosok Kock Meng yang masih menjadi teka-teki di balik izin prinsip itu. Namun dari kaca mata prosedur pengeluaran izin prinsip itu juga sempat menjadi sorotan. Sebab izin prinsip dari gubernur diberikan ke personal, bukan badan usaha.

Dalam berkas data yang diterima Tribun, diketahui nama Kock Meng muncul di surat izin prinsip 'Reklamasi' di Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Tertulis jelas dalam surat itu, nama Kock Meng disebut sebagai pengusaha pemohon izin untuk pemanfaatan ruang laut sebagai tempat pariwisata dan budidaya perikanan.

Dalam surat itu dituliskan alamat Kock Meng berada di Komplek Nagoya City Centre Blok H Nomor 6 RT 002/ RW 003, Lubukbaja Kota, Kota Batam.

“Izin prinsip (reklamasi) kok atas nama person? Apa memang demikian, itu yang janggal,” ujar seorang warga Batam.

Legislator di DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah angkat bicara soal keluarnya izin prinsip atas nama Kock Meng. Ia mengutarakan bahwa DPRD Kepri khususnya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) juga kaget terhadap keluarnya izin yang diatasnamakan person tersebut.

"Padahal kita di DPRD melalui ketua DPRD Kepri sudah menyurati Gubenur pada 19 November lalu untuk penghentian izin dan kegiatan reklamasi," katanya saat di hubungi Tribun, (16/7) malam.

Jadwal Mati Lampu Jadi Sorotan, DPRD Sebut Bisa Ganggu Investasi & Warga Tuding Modus Naik Tarif

Dishub Batam Pastikan 2019 Tidak Ada Penambahan Halte di Jalan Marina City

Halte Trans Batam di Marina City Kurang, Warga Ngaku Kesusahan Saat Naik Turun Bus

Hari Ini, Rabu (17/7) Batam Kembali Mati Lampu, Cek Jadwal Pemadaman Listrik di Sini

“Kami merasa heran, mengapa izin prinsip pemanfaatan ruang laut bisa keluar atas nama perorangan. Setahu saya kalau sudah ukuran wilayahnya luas harus atas nama perusahaan. Masa perorangan urus izin dengan luas berhektar-hektar. Itu kan aneh," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Dipa Nusantara
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved