Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Ditunda, Karena Kasus OTT Nurdin Basirun?

Sebab, sampai sejauh ini Kementrian Kelauatan dan Perikanan (KKP) masih belum memberikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Ditunda, Karena Kasus OTT Nurdin Basirun?
Istimewa
Penyegelan alat berat di lokasi reklamasi di Batam 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih berjalan di tempat.

Sebab, sampai sejauh ini Kementrian Kelauatan dan Perikanan (KKP) masih belum memberikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

"Itu pertama, ke dua juga masih ada titik-titik yang berubah-ubah," kata Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Rabu (17/07/2019).

Perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K berawal dari 85 titik saat tanggapan saran, berubah menjadi 114 titik perbaikan pertama, dan berubah kembali menjadi 42 perbaikan terahkir.

BERITA PERSIB - Robert Rene Albert Sebut Proses Naturalisasi Fabiano Beltrame Selesai Bulan Ini

Waspada, Ini Beberapa Modus yang Digunakan Untuk Bobol Kartu Kredit

Pemkab Karimun Sudah Ajukan 1.000 Formasi CPNS Untuk Penerimaan Oktober Nanti

Janda 40 Tahun Digerebek di Kamar Hotel Saat Asyik Berdua dengan Remaja 17 Tahun

"Tetapi tidak semua seperti itu ditelan pantia khusus (Pansus) mentah-mentah, mana bukti pendamping, data pendamping, cocokkan juga harus dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)," ucap Jumaga.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, Ranperda RZWP3K sampai saat ini masih menunggu hal tersebut.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditahan KPK dalam kasus suap izin reklamasi, Kamis (11/7/2019)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditahan KPK dalam kasus suap izin reklamasi, Kamis (11/7/2019) (TRIBUNNEWS)

"Jadi tidak ada pembahasan pembatalan Ranperda itu, atau ditunda. Masih berjalan, hanya lagi menunggu saja dari pusat," tegas Jumaga.

Sementara itu, Ketua Pansus RZWP3K Sahat Sianturi menyampaikan, untuk reklamasi di Batam juga masih menunggu balasan surat Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada KKP.

ES Ditangkap BC Batam, Bawa Sabu-sabu 5.455 Gram Lewat Bandara Hang Nadim, Disimpan di Rice Cooker

Begini Tips Bikin Cumi Goreng Tepung yang Lezat, Intip Caranya

Ingin Kuliah Murah di Luar Negeri? Inilah 5 Negara Dengan Biaya Kuliah Terjangkau

LIVE INDOSIAR, Persela vs Bali United Kick Off Jam 15.30 WIB, Nilmaizar: Tak Ada yang Tak Mungkin

"Di mana Wali Kota Batam menyurati KKP agar ada perubahan dari Kawasan Strategi Nasional, menjadi kawasan wisata pengelolaan daerah. Itulah yang terjadi di wilayah Teluk Tering," ucap Sahat.

Sahat mengatakan, jauh hari sebelum pengungkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP), KKP juga sudah menyarankan agar para stakholder terkait duduk bersama.

Puluhan warga yang tinggal di Perumahan Graha Permata Indah (GPI) Clauster Angrek dan Bugenvile, Tiban, Sekupang, Batam, protes aktivitas truk pengangkut tanah reklamasi, Kamis (16/6/2016).
Puluhan warga yang tinggal di Perumahan Graha Permata Indah (GPI) Clauster Angrek dan Bugenvile, Tiban, Sekupang, Batam, protes aktivitas truk pengangkut tanah reklamasi, Kamis (16/6/2016). (tribunnews batam/eko setiawan)

"Tapi kan baru mau agendakan duduk bersama, sudah duluan kejadian Kepala Daerah di tangkap KPK," ujar Sahat.

Ketua Pansus itu menyampaikan, Pansus juga telah mengagendakan pada 15 Juli 2019 akan digelar pertemuan bersama Pemprov Kepri.

Namun, rapat tersebut ditunda.

"Sekda minta ditunda dulu, soalnya internal Pemprov Kepri mau memutuskan terlebih dahulu ketua kelompok kerja (Pokja) baru.

Jadi Pansus ini masih berjalan sejauh ini, tidak ada ditunda," ucap Sahat. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved