BATAM TERKINI

Apakah Diskon Pajak Super Sudah Berlaku di Batam? Ini Jawaban Kepala KPP Batam

Pemerintah menetapkan 'Super Deductible Tax' atau pengurangan pajak di atas 100 persen. Apakah berlaku di Batam?

Apakah Diskon Pajak Super Sudah Berlaku di Batam? Ini Jawaban Kepala KPP Batam
(THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTD)
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Peraturan Pemerintah (PP) No 45 tahun 2019 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

Dalam aturan tersebut berupa aturan 'Super Deductible Tax' atau yang dimaksud pengurangan pajak di atas 100 persen.

PP ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Aturan PP nomor 45 tahun 2019 akan diterapkan secara nasional, menanggapi hal ini saat dikonfirmasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam, Arman Imran mengaku sudah mengetahui aturan yang dikeluarkan tersebut.

Arman pun menyebutkan bahwa peraturan tersebut memang seharusnya sudah berlaku. 

“Sebagaimana tertuang di pasal II dijelaskan mulai berlaku saat diundangkan. Di sini (PP No. 49 Tahun 2019) tertulis tanggal 26 Juni 2019. Artinya PP ini sudah berlaku secara nasional,” ujarnya, Jumat (19/7/2019). 

Sementara saat disinggung apakah aturan itu sudah diterapkan di Kota Batam, Arman menyebutkan bahwa ketentuan pemberian fasilitas diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. 

Perusahaan Importir Sudah Urus Dokumen ke BC, Limbah B3 Plastik Segera Direekspor

Bawa Sabu 5,4 Kg di Dalam Rice Cooker, Eko Asal Lumajang Ditangkap di Hang Nadim Batam

Sekali Mati Lampu Durasi 3 Jam, Cek Jadwal Pemadaman Listrik di Batam Jumat 19 Juli 2019

Di mana pada pasal 30 disampaikan ketentuan tentang pemberian fasilitas tersebut diatur oleh PMK, dan hal itu diberlakukan secara nasional termasuk di Kota Batam sendiri.

"Terkait hal ini juga  ada ketentuan lanjutan terkait syaratnya, proses permohonannya dan juklaknya yang diatur oleh PMK sebagaimana disebut dipasal 30,” terang Arman.

Terkait dengan PMK, Arman menjelaskan bahwa turunan dari PP No. 49 Tahun 2019 masih di godok oleh Kemenkeu. 

Halaman
12
Penulis: Nabella Hastin Pinakesti
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved