BATAM TERKINI

BP Batam Laporkan Pertanggungjawaban APBN 2018 ke DPR RI

BP Batam mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

BP Batam Laporkan Pertanggungjawaban APBN 2018 ke DPR RI
ISTIMEWA
Suasana RDP antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI di Jakarta. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI.

RDP itu untuk melaporkan pertanggungjawaban BP Batam atas pelaksanaan APBN TA 2018.

RDP dihadiri Deputi Bidang Administrasi dan Umum sekaligus Plt Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Purwiyanto. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1, Jakarta (18/7/2019).

Pada kesempatan awal, Purwiyanto mengatakan, BP Batam mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Perlu kami sampaikan kepada pimpinan rapat, BP Batam untuk ketiga kalinya secara berturut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sejak tahun 2016," kata Purwiyanto, dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribun, Sabtu (20/7/2019).

Setelahnya, ia menyampaikan beberapa poin terkait laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembayaran, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) BP Batam hingga 31 Desember 2018.

Saldo Sebagian Nasabah Mandiri Error, Begini Penjelasan Bank Mandiri

Bank Mandiri Lagi Eror, Nasabah GEGER! Saldo Berkurang Drastis

Wujudkan Industri 4.0, Hannover Messe Bakal Gelar Pameran Akbar 2020

Termasuk laporan perubahan saldo, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas.

Purwiyanto juga meyakini dan menegaskan, BP Batam bisa melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja.

"Kami akan memperbaiki kualitas pelayanan, koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong investasi, dan juga perbaikan regulasi, infrastruktur, kualitas organisasi dan sdm. Selain itu juga kami akan memaksimalkan sistem informasi dan teknologi," ujarnya.

RDP hari itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, MBA dan 7 orang anggotanya.

Selain BP Batam, tiga lembaga lain, yakni Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) turut hadir dalam RDP ini. (*/tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved