Dianggap Lalai, MA Tolak Kasasi Presiden Jokowi Terkait Kebakaran Hutan

"Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti --dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguat

Dianggap Lalai, MA Tolak Kasasi Presiden Jokowi Terkait Kebakaran Hutan
Agus Suparto/Twitter @jokowi
Presiden Joko Widodo saat memantau kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2015). 

"Ya pastinya (ajukan PK), nanti ada pengacara negara melakukan langkah-langkah itu," ucap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya.

Moeldoko mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait putusan itu.

Intinya, kata dia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dalam menangani persoalan karhutla.

"Pemerintah sudah mengambil langkah, satu perbaikan atas tuntutan. Maka Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan telah bekerja sesuai perintah Presiden," ujar Moeldoko.

Saat Digeledah Polisi Rumahnya, Komedian Nunung dan Suami Buang Sabu-sabu di Closet Kamar Mandi

Berawal dari Laporan Masyarakat, Berikut Kronologi Penangkapan Nunung dan Suaminya

Nunung dan Suaminya Ditangkap Polda Metro Jaya, Berikut Deretan Artis Terjerat Narkoba

PT Pos Terancam Bangkrut, Gaji Karyawan Pun Harus Pinjam dari Bank, Rieke Tegur Semprot Pejabat BUMN

Selain itu, kata Moeldoko, Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah taktis di lapangan dalam menyelesaikan karhutla. Upaya itu pun terbukti membuahkan hasil karena kebakaran hutan dan lahan saat ini telah mengalami penurunan signifikan.

"(Karhutla) sudah berkurang 98 persen hasilnya. BRG (Badan Restorasi Gambut) juga telah bekerja dan melaporkan kepada sata bahwa penggunaan parit disamping ada faktor ekonominya, juga memiliki penghambat berkembangnya api," tutur dia.

Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan, pemerintah selama ini sudah membuat peraturan atau regulasi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan baik.

"Jadi, pemerintah tidak menunggu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang jauh lebih penting," kata dia.

Presiden Joko Widodo sendiri saat vonis di tingkat Pengadilan Tinggi Palangkaraya menghormati keputusan hukum.

"Kita harus menghormati sebuah keputusan yang ada di wilayah hukum, yang ada di pengadilan. Harus kita hormati," kata Jokowi pada 23 Agustus 2018 lalu, setelah vonis.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved