Dianggap Lalai, MA Tolak Kasasi Presiden Jokowi Terkait Kebakaran Hutan

"Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti --dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguat

Dianggap Lalai, MA Tolak Kasasi Presiden Jokowi Terkait Kebakaran Hutan
Agus Suparto/Twitter @jokowi
Presiden Joko Widodo saat memantau kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2015). 

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa putusan tersebut belum final. Pemerintah masih akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Tetapi, kan, juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan kebakaran hutan.

Menurut dia, pada tahun 2018, tingkat kebakaran hutan telah menurun 85 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun karena sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, serta keluarnya perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira cukup tegas sekali. Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana semua. Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Nathania Tak Terima Pernikahannya dengan Puput Nastiti, Ahok : Padahal Dulu Mereka Akrab

Ada Muatan Misterius Seberat 89 Kg atas Temuan Baru Hilangnya Pesawat MH370

Tolak Permintaan Kapolri, Jokowi Perintahkan 3 Bulan Temukan Penyerang Novel Baswedan!

Diam-diam Ngefans Sama Ustaz Abdul Somad, Gus Hotman Paris Mendadak Ingatkan Sholat Subuh

Di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya tertanggal 22 Maret 2017 juga menguatkan putusan PN Palangkaraya  yang memvonis Presiden Joko Widodo, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Putusan itu mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan GAAs Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Atas putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Tujuh peraturan pemerintah tersebut adalah PP tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved