Kartu Perdana dari Arab Saudi Serbu Jemaah di Asrama Haji, Menkominfo: Tidak Bisa!

Zain menawarkan kuota paket haji dan umroh seharga Rp 150.000 dengan registrasi dilakukan di booth Zain Telecom yang ada di Bandara dan asrama haji

Kartu Perdana dari Arab Saudi Serbu Jemaah di Asrama Haji, Menkominfo: Tidak Bisa!
www.thenational.ae
Zain Telecom Saudi. Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.ID -JAKARTA - Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencari pasar besar ke sumbernya, itu juga yang terjadi pada musim haji 2019 ini.

Operator seluler asal Arab Saudi dilaporkan menyerbu sejumlah asrama haji di Indonesia untuk menawarkan kartu persana bagi para calon jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.

Salah satunya adalah Zain, sebuah operator seluler Arab Saudi, membuka konter di sejumlah asrama haji di Indonesia, untuk menjual kartu persana bagi calon jemaah haji.

Menindaklanjuti hal ini, Direktorat Pengendalian Ditjen PPI Kementerian Kominfo langsung bertindak.

Kemkominfo melakukan pengecekan informasi penjualan Kartu Perdana asing di Asrama Haji Pondok Gede pada 17 Juli 2019.

Pada pengecekan tersebut ditemukan dua booth penjualan Zain Telecom Saudi.

Zain menawarkan kuota paket haji dan umroh seharga Rp 150.000 dengan registrasi dilakukan di booth Zain Telecom yang ada di Bandara dan Hotel Penginapan Haji Indonesia.

Tak hanya di Pondok Gede, rupanya Zain juga menjual Sim Card di Asrama Haji Lombok, Donohudan Surakarta, Sukolilo Surabaya, dan Asrama Haji Makassar.

"Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kominfo meminta pihak Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu tidak boleh berjualan Sim Card atau Kartu Perdana di wilayah Indonesia sampai jelas aspek perlindungan konsumen," ujar Ferdinandus Setu, Plt Kabiro Humas Kemenkominfo dalam siaran pers, Selasa (23/7/2019), sepetrti dilansir TribunBatam.id dari Kontan.co.id.

Aspek perlindungan konsumen perlu dilakukan sebagaimana amanat UU No 8 tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Saat ini Kominfo akan berkoordinasi dengan Kemendag, Kemenag dan YLKI untuk terjaminnya perlindungan konsumen telekomunikasi akibat penjualan Kartu Perdana Zain.

Dalam salinan Risalah Rapat Lanjutan Pembahasan Penjualan Kartu Perdana Penyelenggara Telekomunikasi Asing yang diterima KONTAN, penjualan Kartu Perdana Zain di Indonesia secara tegas dilarang.

Menindaklanjuti hasil rapat hari ini, BRTI dan Kominfo akan segera menerbitkan surat larangan penjualan tersebut.

Hal ini mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan telekomunikasi yang tertuang dalam UU no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sejalan dengan larangan penjualan tersebut, maka akan dilakukan pengawasan terhadap penjualan Kartu Perdana Zain oleh tim gabungan. Tim tersebut terdiri dari Ditdal PPI Kominfo, Dittel Ditjen PPI Kominfo, Ditjen PKTN Kemendag, dan Korwas PPNS.

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved