BATAM TERKINI

Setelah OTT Gubernur Kepri, KPK Kini Fokus Selamatkan Aset Daerah di Kepri

Pasca OTT Gubernur Kepri, Nurdi Basirun, KPK mendorong penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepri.

Setelah OTT Gubernur Kepri, KPK Kini Fokus Selamatkan Aset Daerah di Kepri
Tribun Batam/Istimewa
Ilustrasi Aset Daerah 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pasca OTT Gubernur Kepri, Nurdi Basirun, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala di Provinsi Kepri, Senin hingga Jumat 22 hingga 26 Juli 2019.

Rekomendasi tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang KPK keluarkan setelah menyelesaikan evaluasi semester pertama 2019 terhadap 4 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau (Kepri).

"Salah satu persoalan yang menonjol di Provinsi Kepri sehingga menjadi fokus pada monev kali ini adalah penyelesaian konflik kepemilikan aset yang melibatkan sejumlah pemda, yaitu Pemprov Kepri, Pemkot Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun dengan BP Batam dan BUMN," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (23/7/2019).

Beberapa konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah terjadi di antaranya karena proses pemekaran dan proses hibah yang tidak tuntas serta keterbatasan bukti administratif kepemilikan.

Seperti yang terjadi antara Pemprov Riau dengan pemkab atau pemkot di Provinsi Kepri, yaitu Tanjungpinang, Bintan dan Batam.

KPK Geledah Rukonya, Kock Meng Malah Tak Ada di Sana, Justru Anaknya Welliam Lee Temui KPK

8.482 Anggota JCH Embarkasi Batam Sudah Tiba di Tanah Suci

Istri Nurdin Tak Pernah Pulang Sejak Gubernur Kepri Kena OTT KPK

KPK Geledah 5 Lokasi, Febri Diansyah: Termasuk Rumah Kock Meng dan Pejabat Protokol Gubernur Kepri

Konflik terjadi terkait dengan aset limpahan dari Pemda induk yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan administratif akibat proses hibah yang tidak cermat ataupun efek dari tingginya nilai aset yang diperebutkan.

Kondisi yang sama juga terjadi antara Pemkot Tanjung Pinang dengan Pemkab Bintan sebagai efek dari pemekaran wilayah.

Tidak hanya antar Pemda, konflik terkait penguasaan aset juga terjadi antara pemda dengan perorangan, yayasan maupun perusahaan terkait tanah dan properti lainnya yang bernilai strategis.

Di Pemkot Tanjungpinang, sebagai contoh terdapat tanah hibah dari instansi vertikal dan pemda induk yang dikuasai masyarakat karena ketidakcekatan pemkot dalam mengurus administrasi hibah.

Halaman
123
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved