Pos Indonesia Bangkrut? Ini Jawaban Kementerian BUMN dan Bos PT Pos Indonesia

Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono langsung membantah sekaligus menyebutkan berita-berita tersebut tidak benar.

Pos Indonesia Bangkrut? Ini Jawaban Kementerian BUMN dan Bos PT Pos Indonesia
TRIBUNBATAM.id/DEWANGGA RUDI SERPARA
Suasana di Kantor Pos Batam. 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) memastikan hingga kini PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang sehat dan melakukan transformasi yang meliputi semua aspek baik bisnis, anak usaha, SDM dan keuangan.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, pihaknya terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan Pos Indonesia dalam mentransformasikan usaha mengikuti perubahan lingkungan usaha yang cepat.

Kementerian BUMN juga mengawasi dengan saksama perkembangan Pos Indonesia agar tetap berkarya dan menjalankan fungsinya.

"Kami memastikan bahwa Pos Indonesia masih terus berkarya, hak-hak karyawan dipenuhi. Pos Indonesia adalah perusahaan yang sehat dan melakukan transformasi untuk menjadi BUMN yang lebih kuat dan terus melayani masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," ujar Harry di Jakarta, Senin (22/7/2019).

PT Pos Terancam Bangkrut, Gaji Karyawan Pun Harus Pinjam dari Bank, Rieke Semprot Pejabat BUMN

PT Pos Indonesia Terancam Bangkrut, Rieke Diah Pitaloka: Gaji Karyawan Pun Harus Sampai Pinjam Bank

50-30-20, Rumus Sederhana Mengelola Uang Gaji

BPJS Kesehatan Defisit Lagi Rp 28 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Tak Mau Lagi Jor-joran Suntuk Dana

Pos Indonesia diisukan sedang dalam posisi krisis keuangan yang ditengarai akan mengalami kebangkrutan di media sosial.

Namun, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono langsung membantah sekaligus menyebutkan berita-berita tersebut tidak benar.

Gilarsi mengklarifikasi isu tersebut diawali dari pernyataan DPR RI Ibu Rieke Dyah Pitaloka, yang meminta perlunya perhatian Pemerintah terhadap kondisi Pos Indonesia.

"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke Dyah Pitaloka, sebagai wujud pembelaannya kepada Pos Indonesia. Karena memang diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda," ujarnya.

Namun, tambah Gilarsi, dalam beberapa poin dalam pemberitaan media itu tidak benar, seperti pinjaman bank untuk membayar gaji karyawan.

"Benar, perusahaan perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan. Modal kerja dipinjam dari bank, namun tidak untuk tujuan membayar gaji karyawan," katanya.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved