BATAM TERKINI

Belum Ada Keputusan Resmi Pemerintah, BP Batam Tetap Pungut Uang Wajib Tahunan

BP Batam hingga saat ini masih menjalankan tugasnya, memungut Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan di Batam. Termasuk untuk lahan permukiman seluas di

Belum Ada Keputusan Resmi Pemerintah, BP Batam Tetap Pungut Uang Wajib Tahunan
tribunnews batam/istimewa
Spanduk-spanduk penolakan UWTO yang sempat ramai dipasang di depan toko-tooko yang ada di Nagoya, Batam. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga saat ini masih menjalankan tugasnya, memungut Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan di Batam.

Termasuk untuk lahan permukiman seluas di bawah 200 m2.

Kepala Kantor Lahan BP Batam, Imam Bachroni mengatakan, BP Batam tidak punya kewenangan untuk menghentikan hal itu.

Pasalnya hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat yang mengharuskan BP Batam menghentikan tugasnya, memungut UWT untuk lahan permukiman seluas di bawah 200 m2.

Diketahui, UWT ini termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan berdasarkan aturan, kewenangan memungutnya diberikan pemerintah pusat kepada BP Batam yang sebelumnya bernama Otorita Batam.

"Kita tak punya hak membebaskan. Kewenangannya ada di presiden, presiden perintahkan ke bu menteri atau pak menko dulu. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan resmi," kata Imam, baru-baru ini.

Tak Jadi Hari Ini, Penertiban Kios Jembatan Satu Barelang Ditunda, Kapan?

Baru Kemarin Diingatkan KPK, Hari Wali Kota Batam Muhammad Rudi Ikut Diperiksa KPK

BREAKINGNEWS - Hari Ini KPK Periksa Wali Kota Batam HM Rudi Terkait Kasus Nurdin Basirun

Ia menerangkan, kebijakan membebaskan UWT untuk lahan permukiman seluas di bawah 200 m2 di Batam itu, masih sebatas wacana. Hal ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan masyarakat, soal kapan waktu penerapan kebijakannya.

Selain itu menurut Imam, masih banyak hal-hal yang perlu dibahas lagi. Terutama soal sasaran sebenarnya dari pembebasan uang sewa lahan ini.

"200 m2 ini gede tanahnya. Kita mau kasih subsidi ke siapa sebenarnya, sasarannya apa," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pembebasan UWT bagi lahan seluas di bawah 200 m2, juga menjadi konsen Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

"Tahun ini akan diselesaikan," kata Sofyan, Jumat (21/6) saat datang ke Batam.

Teknisnya, lahan seluas maksimum 200 m2 itu untuk peruntukan perumahan. Sofyan mengatakan, BP Batam nantinya akan membuat aturan, lahan maksimum 200 m2, nilai UWT-nya nol (0) Rupiah.

"UWT-nya nol Rupiah kalau perumahan. Untuk bisnis, tidak. Bisnis tetap harus bayar," ujarnya.

Penentuan lahan maksimum 200 M2 ini, berdasarkan dokumen lahan yang sudah ada saat ini. Menurut Sofyan, hal itu tidak sulit. Karena hampir semua tanah di Batam sudah terukur luasannya.

"BP akan keluarkan aturan, bagi masyarakat yang punya lahan sampai maksimum 200 m2, meraka tak perlu bayar UWT," tegas Sofyan. (tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved