Defisit Rp 7 Triliun, Tagihan BPJS Kesehatan Menumpuk, Bahkan Terancam Denda Puluhan Miliar

Kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan

Defisit Rp 7 Triliun, Tagihan BPJS Kesehatan Menumpuk, Bahkan Terancam Denda Puluhan Miliar
TRIBUNBATAM.id/LEO HALAWA
Sejumlah warga melakukan pengurusan di kantor utama BPJS Kesehatan Cabang Batam, di Jalan Gurindam, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/5/2019) pagi. 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Masalah keuangan yang melanda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung selesai-selesai.

Di tengah ancaman defisit sebesar Rp 7 triliun, BPJS Kesehatan juga menanggung denda tunggakan tagihan rumah sakit yang menumpuk.

Akibat keterlambatan tersebut, menurut Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady, BPJS harus membayar denda 1% dari setiap keterlambatan klaim.

"Kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan," kata Maya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR.

Itu berarti, potensi denda yang membayangi BPJS sekitar Rp 70 miliar sampai Juni lalu.

BPJS Kesehatan Defisit Lagi Rp 28 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Tak Mau Lagi Jor-joran Suntik Dana

Bright PLN Batam Klaim Pernah Berikan Kompensasi ke Pelanggan Atas Ketidakpuasan Konsumen

Smartphone Lemot saat Main Game? Catet Cara Mengatasinya

Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu saja belum tertutupi.

Diperkirakan total defisit perseroan akan menembus di angka Rp 28 triliun jika pemerintah tidak menyuntikkan dana talangan sampai akhir 2019.

Ancaman terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan bakal memonoter kinerja BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan ke depan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah tidak ingin hanya sekadar membantu mendorong kinerja BPJS Kesehatan dengan menyuntikkan dana talangan.

Ia meminta harus ada perbaikan sistem agar lembaga tersebut bisa memiliki kinerja yang berkelanjutan sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved