DPRD Kota Batam Minta Pemerintah Anggarkan Buat Anggaran Untuk Masyarakat Terkena Gangguan Jiwa

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam menggangkarkan kegiatan penanggulangan masyarakat ganggua

DPRD Kota Batam Minta Pemerintah Anggarkan Buat Anggaran Untuk Masyarakat Terkena Gangguan Jiwa
tribunnews batam/eko setiawan
Safari Ramadhan, politisi PAN yang juga anggota DPRD Kota Batam, menonton perkembangan informasi soal Asman Abnur, Rabu (27/7/2016) siang. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam menggangkarkan kegiatan penanggulangan masyarakat gangguan jiwa.

Pasalnya program ini tidak ada diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Safari mengakui ada beberapa orang gangguan kejiwaan yang akan dibawa berobat ke Pekanbaru tidak bisa dilaksanakan.

Sayangnya Pemko Batam tidak memiliki anggaran.

"Padahal kegiatan ini sangat urgent," tegas Safari beberapa waktu lalu.

Jelang Arema FC vs Persib Bandung, Maung Bandung Boyong 20 Pemain ke Malang, Ini Daftarnya

Penemuan Limbah Medis, Warga Takut Bersihkan Ratusan Jarum Suntik yang Berserakan

Resep Sate Kambing Empuk Tidak Bau Bisa untuk Masak Daging di Idul Adha

Heboh, Penemuan Limbah Medis Berbahaya di Batam, Ada Ratusan Jarum Suntik dan Botol Infus

Diakuinya program ini sudah pernah diusulkan dan harus menjadi prioritas utama.

Pasalnya akan dimasukkan di anggaran perubahan.

"Sekarang mereka masih dirumah penduduk. Ini kan jadi masalah," sesal Safari.

Ia menilai OPD tidak berani beragumen. Bahkan DPRD turut mempertanyakan APBD penjabaran disetiap OPD sebelum pembahasan APBD Perubahan.

Presiden Jokowi Bocorkan Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II: Sudah Masuk Nama-nama

Sebelum Tenggelam di Selat Beliah, Karimun, Speedboat Tenggiri 4 Diduga Tabrak Karang

PNS Dishub Batam Kena OTT, Begini Tanggapan Pemerintah Kota Batam Kami Belum Tahu

Landasannya apa tidak sepengetahuan DPRD.

"Itukan ada aturannya untuk penjabaran. Yang mengusulkan itu Bapenglitda harusnya OPD," katanya.

Hal ini diungkapkan saat RDP bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD P tahun anggaran 2019. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Moelyono, dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasyimah dan Sekretaris Dinsos, Leo.(tribunbatam.id/ian sitanggang)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved