Pasca Kunjungan Menteri Susi Pudjiastuti, Pemkab Anambas Langsung Cari Celah Hukum, Soal Apa Itu?

Pasca kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Pemkab Anambas langsung cari celah hukum soal pelimpahan kewenangan.

Pasca Kunjungan Menteri Susi Pudjiastuti, Pemkab Anambas Langsung Cari Celah Hukum, Soal Apa Itu?
Kompas.com/Istimewa
Psywar Menteri Susi Pudjiastuti, Berfoto di Kapal Vietnam yang Akan Ditenggelamkan 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sedang mencari celah hukum.

Celah hukum itu berkaitan dengan wacana pendelegasian kewenangan kembali dari provinsi ke kabupaten.

Kewenangan yang semula dikelola kabupaten semisal urusan kelautan, kini beralih ke provinsi setelah terbit Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pelimpahan kewenangan ini kembali jadi sorotan setelah perwakilan masyarakat meminta kepada Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti
saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Rabu (17/7/2019).

‎Masyarakat meminta Susi untuk memperhatikan soal pelimpahan kewenangan itu.

Pegawai Dishub Batam Kena OTT di Sekupang, Ditangkap Tim Saber Pungli di Rumah Makan

Sudah Beli Tiket Formula 1 Singapore Grand Prix 2019? Diramaikan oleh Artis Dunia

MUNCIKARI Patok Tarif Rp 1 Juta untuk 2 Jam, 4 Bulan Sewakan Gadis Melalui Medsos

Gaet Investor Baru, BP Batam Buka Klinik Berusaha di Hotel Ritz Carlton Singapura

Pasca penerbitan undang-undang itu, pengurusan izin kapal dengan bobot 10 sampai 30 Gross Ton (GT) dari kabupaten, berpindah ke provinsi.

‎Letak geografis Anambas dengan Tanjungpinang, ibu kota provinsi menjadi hambatan tersendiri.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Batam, Kepulauan Riau
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Batam, Kepulauan Riau (TRIBUNBATAM.ID/ROMA ULY SIANTURI)

Selain mempermudah masyarakat dalam mengurus izin, pelimpahan kewenangan ke kabupaten diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah.

Penugasan provinsi kepada kabupaten/kota berdasarkan asas tugas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di pasal 20.

Sedang Berlangsung Live Streaming Serial Ishq Mein Marjawan ANTV Hari Ini, Senin (29/7)

Video-Tim Terpadu Hancurkan Kios Pakai Beko, Pedagang Sebut Pemerintah Tak Ada Basa-basi

Dapatkan 1.000 Poundsterling, Ini Beasiswa Untuk Mahasiswa yang Ramah Lingkungan

Rekomendasi 5 Kegiatan Wisata Terbaik Saat Liburan ke Thailand

Dalam pasal itu, kewenangan provinsi dapat diselenggarakan dengan cara menugasi kabupaten/kota termasuk menugasi desa.

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved