BPJS Kesehatan Defisit, Pemerintah Minta Cegah Kecurangan Klaim dari Rumah Sakit

Tingginya defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 28 triliun, salah satunya diduga karena adanya kecurangan tagihan rumah sakit.

BPJS Kesehatan Defisit, Pemerintah Minta Cegah Kecurangan Klaim dari Rumah Sakit
DOK BPJS
SKRINING RIWAYAT KESEHATAN DI BPJS KESEHATAN MOBILE 

Menurut Laporan Realisasi Semester I APBN 2019, Kemenkeu telah mengucurkan bantuan iuran PBI untuk BPJS Kesehatan yang dibayar di muka hingga bulan November (11 bulan) selama Januari-Juni 2019 sebesar Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari anggaran yang ditetapkan yakni Rp 26,7 triliun. 

Percepatan pencairan iuran PBI tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Selain mempercepat pencairan iuran PBI, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 222/2017 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Pungutan DBH cukai tembakau bertujuan menambal defisit BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil final audit BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, hasil audit tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan cara untuk membenahi persoalan dan kinerja institusi tersebut. 

Empat Tahun Disuntik Terus

Masalah keuangan yang melanda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung selesai-selesai.

Di tengah ancaman defisit sebesar Rp 7 triliun, BPJS Kesehatan juga menanggung denda tunggakan tagihan rumah sakit yang menumpuk.

Akibat keterlambatan tersebut, menurut Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady, BPJS harus membayar denda 1% dari setiap keterlambatan klaim.

"Kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan," kata Maya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, beberapa waktu lalu.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved