Tambal Defisit, Menkeu Sri Mulyani Tanggapi Usulan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan adanya kenaikan tarif iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna me

Tambal Defisit, Menkeu Sri Mulyani Tanggapi Usulan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan
TRIBUNNEWS.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani/ Tambal Defisit, Menkeu Sri Mulyani Tanggapi Usulan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan 

Tambal Defisit, Menkeu Sri Mulyani Tanggapi Usulan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan adanya kenaikan tarif iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna menambal defisit yang terus berulang hingga diperkirakan menyentuh Rp. 28 triliun.

"Kalau semua (langkah perbaikan) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif karena perbaikan sistem salah satu fondasi pentingnya juga. Keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Menurutnya, tarif iuran BPJS Kesehatan perlu didasarkan pada segmen penerima manfaat, di mana besaran antar kelas tak sama termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

"Ada yang kelompok 1,2,3 ada yang kelompok ASN, TNI, Polri, ada kelompok swasta yang dihitung berdasarkan Take Home Pay (THP)-nya dan masyarakat umum yang berasal dari penerima gaji upah non tetap itu," jelasnya.

Jadwal Piala AFF U15 2019 - Indonesia Hadapi Pemuncak Klasemen Timor Leste Rabu (31/7) Sore

Istri Abu Bakar Kangen Suaminya, Sejak Ditahan KPK Tak Pernah Komunikasi Anak Selalu Tanya Ayahnya

Respon Wali Kota Risma Jawab Tawaran Maju Pilkada DKI Jakarta 2022: Siapa yang Nawari?

Pendaki asal Bangkalan Terjatuh di Jalur Pendakian Gunung Semeru, Alami Luka di Wajah & Perut Sobek

Dia melanjutkan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan perlu menata berapa penerimaan dan pengeluaran yang perlu ditangani pemerintah secara baik. Termasuk menunjukan profil risiko peserta, berapa iuran yang harus dibayar dan manfaat apa yang didapat.

"Kalau untuk operasi seperti apa saja, bagaimana prosedurnya, benefit mana saja yang harus masuk tanggungan BPJS dan mana limit atasnya, itu semua PR yang harus ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan dan juga peranan Kemendagri karena Pemda sekarang diminta peranan yang lebih aktif, agar BPJS bisa beri manfaat maksimal pada masyarakat tetapi juga sustainable dari sisi keuangan," tegasnya.

Terkait penalangan defisit BPJS Kesehatan oleh pemerintah, Kemenkeu telah melakukan pembayaran dana talangan hingga Desember 2018. Pihaknya juga telah membayarkan iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) hingga 12 bulan.

"Sudah kita bayarkan bahkan untuk tahun ini sudah kita bayarkan lunas hingga bulan 12. Untuk TNI, Polri juga sudah kita bayarkan, bahkan untuk 3-4 tahun berturut-turu beri tambahan injeksi kepada BPJS kesehatan, selain PBI tadi," pungkasnya.

(Tribunnews/Ria Anatasia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sri Mulyani Setuju Tarif Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang

Editor: Danang Setiawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved