Breaking News:

Sehatkah Keuangan Indonesia? Tidak! Kenaikan Gaji PNS Jelang Pilpres Jadi Beban

menaikkan gaji ASN dan TNI-Polri sebesar 5 %, di masa Kampanye Pilpres justru kian membebani anggaran negara di tahun 2020.

Kontan
Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 

 JAKARTA, TRIBUN — Apakah fostur keuangan Indonesia di awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo sehat?

TIDAK!, demikian jawaban dua lembaga independen pemantau kinerja pemerintah; Center of Reform on Economics (Core) Indonesia dan  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Salah satu indikator kurang sehatnya fostur keuangan itu adalah besar pasak dari pada tiang.

Belanja pengeluaran lebih besar dari pendapatan, alias defisit.

Di sisi lain, pemerintah lebih banyak mengalokasikan keuangan negara untuk biaya penyelenggara negara, atau membayar gaji aparatur negara, baik sipil maupun Polri dan TNI.

“Belanja pegawai memiliki kontribusi yang besar terhadap keseluruhan belanja negara. Persentasenya sekitar 70-80 %,” kata Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet seperti dilansir Kompas.com, Rabu (31/7/2019).

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin berjabat tangan usai menyaksikan tayangan sidang putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Ruang Tunggu Base Ops Lanud Halim, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin berjabat tangan usai menyaksikan tayangan sidang putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Ruang Tunggu Base Ops Lanud Halim, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (SETPRES/AGUS SUPARTO)

Kebijakan presiden Joko Widodo menaikkan  gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri sebesar 5 %, di masa Kampanye Pilpres justru kian membebani anggaran negara di tahun 2020.

 "Besar kemungkinan sampai akhir tahun ini, defisif akan meleset dari pada target yang sudah ditentukan pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers Core di Jakarta, Selasa (30/7/2019). 

Sedangkan kinerja mereka belum optimal, khususnya dalam hal reformasi birokrasi.‎

Sayangnya melonjaknya belanja pegawai ini tidak disertai dengan kenaikan penerimaan negara. 

Wapres Jusuf Kalla: Pemerintah Setuju Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Wacana Ibukota Pindah ke Kalimantan, Ini Kata Pengamat dan Pengusaha Properti

Terlilit Hutang Rp 50 Juta, Jadi Sopir Online, Anggota Polisi Ini Disetrap Usai Mangkir dari Tugas 

Halaman
1234
Penulis: Dewi Haryati
Editor: thamzil thahir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved