Wacana Ibukota Pindah ke Kalimantan, Ini Kata Pengamat dan Pengusaha Properti

Konsep yang diusung juga perlu dipikirkan matang. Beberapa proyek ibukota di luar negeri perlu menjadi contoh baik sisi positif maupun negatif.

Wacana Ibukota Pindah ke Kalimantan, Ini Kata Pengamat dan Pengusaha Properti
(Biro pers setpres)
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Rencana pindah ibukota ke Kalimantan yang kembali dilontarkan Presiden Joko Widodo menuai reaksi beragam.

Ada yang setuju, tetapi ada juga yang ragu hal itu akan terwujud mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membangun ibukota baru tersebut.

Belum lagi repotnya memindahkan jutaan pegawai pemerintah pusat dan lembaga yang mau tak mau, juga harus menyiapkan diri untuk tinggal di wilayah yang infrastrukturnya tidak selengkap Jakarta.

Pengamaqt memperkirakan, modal yang harus disiapkan pemerintah untuk memindahkan ibu kota setidaknya mencapau Rp 400 triliun.

Kisah Ninuk Wanita Asal Salatiga Diangkat Jadi Anak Andy Lau, Sekolah Dibiayai dan Renovasi Rumah

Pablo Benua Tersangka Kasus Ikan Asin, Berikan Pengakuan Terkait Penggelapan Mobil

Agar Tak Difitnah, Istri Tersangka Penyuap Gubernur Kepri Ajak Ayah ke KPK

Founder Urban+ Sibarani Sofian menerangkan, ongkos Rp 400 triliun itu untuk pemindahan ibu kota dinilai kecil. “Untuk wilayah 400.000 kilometer persegi dan 2.000 hektare kawasan inti, itu kecil,” katanya, Rabu (31/7/2019), seperti dilansir Kontan.co.id.

Biaya Rp 400 triliun dinilai baru bisa menutup kebutuhan kawasan inti sebesar 2.000 hektare saja. Nah, sisanya dibutuhkan model pembiayaan yang harus membuat investor tertarik.

“Lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta melibatkan swasta yang memiliki pengalaman,” tambahnya.

Model konsep yang diusung juga perlu dipikirkan matang. Beberapa proyek di luar negeri perlu menjadi contoh baik sisi positif maupun negatif.

Kata Sibarani, Brasil yang melakukan pengembangan Brasilia dinilai gagal karena konsep pembiayaannya banyak bergantung dari pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved